Bagi unsur Perangkat Daerah yang membidangi adanya permohonan penerapan BLUD di UPTD/UPTB terkait juga menduduki sebagai tim penilai yang memiliki tugas mengkoordinir persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk penilaian pembentukan BLUD, menyusun kajian berdasarkan persyaratan substantif dan teknis untuk penerapan BLUD pada UPTD/UPTB, menilai kelayakan UPTD/UPTB untuk menerapkan BLUD, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atas penilaian kelayakan UPTD/UPTB menerapkan BLUD.
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Dwie Andyarini, selaku Wakil Ketua Tim Penilai menegaskan bahwa tujuan dibentuknya tim penilai BLUD adalah untuk optimalisasi penerapan tugas dan fungsi BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Tujuan inti dibentuknya tim penilai BLUD adalah untuk mengoptimalisasi pelaksanan BLUD di suatu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi agar benar-benar beroperasi sesuai dengan kaidah secara substantif, teknis, dan administratif serta untuk menyatakan BLUD terkait benar-benar layak untuk menjalankan fungsinya sebelum ditetapkan oleh Wali Kota,” ungkapnya. (ADV)
