Wamenkeu Minta Pemda Segera Buat Program Bansos Lewat DTU

Laporan penganggaran belanja wajib ini akan menjadi dokumen persyaratan penyaluran dana alokasi umum (DAU) bulan berikutnya atau dana bagi hasil (DBH) PPh pasal 25/29 kuartal III-2022 bagi daerah yang tidak mendapat DAU.

Laporan realisasi belanja menjadi persyaratan dokumen penyaluran DAU atau DBH PPh pasal 25/29 pada kuartal IV-2022 jika pemda tidak mendapat DAU.

“Ini (PMK) akan kita memberikan payung hukum supaya daerah bisa melindungi masyarakat di daerah,” kata Suahasil, dikabarkan dari antara.

Suahasil menjelaskan pemerintah daerah bisa membuat program yang disesuaikan dengan karakter masyarakat di wilayah masing-masing sehingga lebih bermanfaat.

Exit mobile version