JAKARTA, Media Karya – Rencana penonaktifan 194.777 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Ibu Kota mendapat reaksi kalangan DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pendataan Dukcapil, ratusan ribu warga itu sudah hengkang dari Jakarta, namun masih tercatat sebagai warga Ibu Kota.
Anggota fraksi partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah menilai sebaiknya kebijakan tersebut ditunda.
