JAKARTA, Media Karya – Rencana penonaktifan 194.777 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Ibu Kota mendapat reaksi kalangan DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pendataan Dukcapil, ratusan ribu warga itu sudah hengkang dari Jakarta, namun masih tercatat sebagai warga Ibu Kota.
Anggota fraksi partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah menilai sebaiknya kebijakan tersebut ditunda.
“Sementara ini sudah ada daftar pemilih sementara (DPS). Kalau instruksi PJ gubernur menonaktifkan KTP DKI yang tinggal di daerah berarti daftar pemilih yang sudah ditentukan KPU akan berubah. Sedangkan pemilu tinggal berapa bulan lagi.
KPU harus kerja keras, membuat DPS di Jakarta. Itu butuh waktu memperbaikinya dan memasukan data pemilih,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Kamis (4/4/2023).
Menurut ketua DPC Partai Demokrat kepulauan Seribu kebijakan itu akan mempengaruhi tahapan yang sudah dilakukan KPU.
“Bahwa data pemilih 9 juta sekian. Kalau kebijakan PJ dilaksanakan dengan dukcapil akan merubah data yang sudah dilakukan KPU. Lagipula berdasarkan hasil rapat dengan komisi A, ketua komisi A Mujiyono sudah meminta kebijakan tersebut harus ditunda penonaktifan KTP DKI yang tinggal di daerah,” bebernya.
Selain itu ungkap politisi yang sudah 3 periode ngantor di Kebon Sirih ini berdasarkan hasil rapat dengan KPUD pulau seribu, bupati, Sudin dukcapil pulau. Serta kerbangpol di pulau seribu dilakukan akan ada 79 orang dinonaktifkan. “KPUD dan dukcapil Kepulauan Seribu, mereka yang keberatan.
Itu saja akan menjadi kerjaan berat bagi KPUD. Apalagi jika jumlahnya jutaan orang akan membuat tahapan KPU menjadi kerjaan baru. Harus diingat mengapus dan memasukan nama baru itu bukan persoalan yang mudah,” ungkap politisi yang akrab disapa Bunda ini.(dri)
