“Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus kegiatan perekonomian, belum berhasil mendorong secara optimal. Pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,74 persen (yoy), melanjutkan kontraksi ekonomi sebanyak empat kali berturut-turut,” papar Hergun.
Faktor kedua, lanjut legislator dapil Jawa Barat IV ini, pemerintah relatif terlambat mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Delta. Di saat negara-negara lain sudah menutup diri, Indonesia masih menerima pesawat carter dari India. Kebijakan tersebut harus dibayar mahal dengan melonjaknya kasus Covid-19.
Sementara faktor ketiga, masih kata Hergun, kebijakan PPKM yang telah menyebabkan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat menurun drastis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 hanya 3,51 (year of year). Padahal, lanjut Hergun, pada kuartal II-2021 mampu tumbuh impresif hingga 7,07 persen (yoy).
Faktor terakhir, nilai Hergun lagi, pemerintah belum memaksimalkan keberadaan UU Cipta Kerja. Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi periode Januari hingga September 2021 sebesar Rp659,4 triliun. Capaian tersebut hanya naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp611,1 triliun.
