JAKARTA, Mediakarya – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan memasuki penghujung tahun 2021 target pertumbuhan ekonomi akhirnya tak tercapai.
Pria yang akrab disapa Hergun ini menjelaskan, setidaknya ada empat faktor yang menyelimuti kegagalan mengejar target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 3,5-4 persen itu. Di antara keempat faktor itu adalah lambatnya belanja di awal tahun 2021.
“Faktor pertama, belum ditindaklanjutinya arahan presiden untuk mempercepat belanja di awal-awal tahun,” kata Hergun, Selasa (28/12/2021).
Tema APBN 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, tampaknya tinggal sekadar tajuk tak bermakna. Padahal, 2021 digadang-gadang sebagai tahun pemulihan ekonomi setelah terpuruk pada 2020.
Mengutip data BPS, pengeluaran konsumsi pemerintah pada kuartal I-2021 hanya Rp265,9 triliun. Angka tersebut menurun 43,35 persen dibandingkan konsumsi pemerintah pada kuartal IV-2020 yang mencapai Rp481,8 triliun.
“Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus kegiatan perekonomian, belum berhasil mendorong secara optimal. Pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,74 persen (yoy), melanjutkan kontraksi ekonomi sebanyak empat kali berturut-turut,” papar Hergun.
Faktor kedua, lanjut legislator dapil Jawa Barat IV ini, pemerintah relatif terlambat mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Delta. Di saat negara-negara lain sudah menutup diri, Indonesia masih menerima pesawat carter dari India. Kebijakan tersebut harus dibayar mahal dengan melonjaknya kasus Covid-19.
Sementara faktor ketiga, masih kata Hergun, kebijakan PPKM yang telah menyebabkan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat menurun drastis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 hanya 3,51 (year of year). Padahal, lanjut Hergun, pada kuartal II-2021 mampu tumbuh impresif hingga 7,07 persen (yoy).
Faktor terakhir, nilai Hergun lagi, pemerintah belum memaksimalkan keberadaan UU Cipta Kerja. Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi periode Januari hingga September 2021 sebesar Rp659,4 triliun. Capaian tersebut hanya naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp611,1 triliun.
“Sementara dana asing ratusan triliun yang dijanjikan akan masuk ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/Indonesia Invesment Authority (INA) hingga Desember 2021 juga belum tampak realisasinya.
Padahal, pemerintah telah mengucurkan modal kepada LPI/INA sebesar Rp75 triliun. Terdiri dari modal tunai dari APBN 2020 sebesar Rp15 triliun, APBN 2021 Rp15 triliun, inbreng saham Bank Mandiri senilai Rp22,67 triliun, serta saham Bank BRI senilai Rp22,33 triliun,” ungkap Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.**
