JAKARTA, Mediakarya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pada Senin (1/8).
Salah satunya mengenai Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus Aset DPRD DKI Jakarta.
Menjadi kewajiban pengembang untuk menyerahkan berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Fasos dan Fasum yang telah diserahkan pihak swasta tersebut selanjutnya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, kenyataannya masih banyak dari pihak swasta yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal Inilah yang mendorong terbentuknya pansus aset DPRD DKI Jakarta.
Terkait pembentukan Pansus Aset, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf menyambut positif.
Menurut politisi PKB itu, pansus aset sangat diperlukan untuk
menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita berharap pansus ini dapat memaksimalkan PAD bagi Pemprov DKI,” ujarnya kepada Harnasnews.com Senin (1/8).
Menurut politisi dapil Jaksel itu, yang menjadi sasaran pansus ini bukan hanya aset-aset Pemda. Tetapi juga akan menggali aset-aset lainnya seperti CSR.
“Kita juga akan mempertanyakan lahan pemakaman yang sedang krisis di Jakarta. Itu akan kita perdalam. Kemudian aset-aset Pemda yang di sewakan ke pihak lain atau aset-aset Pemda yang tidak termanfaatkan secara maksimal,” bebernya.(Ian)
