ACEH UTARA, Mediakarya – Kemelut penetapan dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara menuai banyak kejanggalan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM-GRAM) Muhammad Azhar.
Dia menduga KIP Aceh Utara telah banyak melakukan permainan, baik itu pada saat pengumuman hasil ujian tes CAT maupun penetapan PPK Pemilu 2024 terpilih dimana terdapat perbedaan dengan Kabupaten tetangga.
“Kita lihat untuk Kota Lhokseumawe nilai seleksi tes CAT di Pampang secara transparan di pengumuman tes CAT. Namun berbeda di Aceh Utara nilai seleksi tes CAT disembunyikan atau tidak diumumkan secara terbuka. Anehnya lagi dari awal pertama yang dijadwalkan lulus ujian tes CAT sebanyak lima belas orang atau tiga kali kebutuhan. Sementara KIP Aceh Utara meluluskan lebih dari tiga kali kebutuhan bahkan ada yang mencapai 22 orang entah apa alasannya,” sebut Azhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12/2022).
Selain itu sebutnya, proses rekrutmen PPK untuk Pemilu 2024 oleh KIP Aceh Utara diduga adanya
rekomendasi dari partai politik dan oknum tertentu. Dia mensinyalir nama-nama yang lulus tes CAT banyak yang tidak memenuhi kriteria. Namun karena adanya pesanan maka dipaksakan lulus ke seleksi selanjutnya untuk tes wawancara.
“Yang paling fatal lagi pasca penetapan PPK pada Kamis 15 Desember 2022 muncul nama PPK yang pada tahun 2019 lalu diduga telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu 2019,” cetusnya.
Berdasarkan informasi, terdapat mantan PPK Pemilu 2019 lalu yang bermasalah secara integritas yang disebabkan pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum pada tahapan rekapitulasi suara di Kecamatan, namun kembali diloloskan sebagai PPK pada pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut, kata dia, sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta terancamnya proses demokrasi.
“Misalnya di Kecamatan Geureudong Pase dimana terdapat 4 orang mantan PPK Pemilu 2019 plus mantan anggota PPK Kecamatan Seunuddon pada urutan ke 5 yang sekarang menjadi anggota PPK Kecamatan Geureudong Pase,” tuturnya.
Padahal kelima anggota tersebut sudah pernah dilaporkan oleh salah satu partai politik ke Panwaslih Aceh Utara pada tahun 2019 lalu dimana adanya indikasi manipulasi jumlah suara pada tahapan rekapitulasi suara di Kecamatan Geureudong Pase dan Kecamatan Seunuddon.
“Pada saat itu pihak Panwaslih Aceh Utara melalui sidang administrasi yang meminta KIP Aceh Utara untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang di Kecamatan Geureudong Pase dan Kecamatan Seunuddon atas perbuatan PPK tersebut yang terbukti tidak profesional dan integritasnya dipertanyakan,” ungkapnya.
Lanjutnya, KIP Aceh Utara dalam hal ini patut diduga sudah melakukan perbuatan disintegritas dalam proses rekrutmen PPK di Aceh Utara.
Atas perihal ini pihaknya akan menggugat Ketua dan anggota KIP Aceh Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena secara sadar telah mengabaikan fakta fakta rekam jejak PPK 2019.
“Saat ini kita bersama kuasa hukum telah menyiapkan bukti – bukti untuk kita laporkan ke DKPP,” tegas Azhar. (Mahlil)
