JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, untuk memberikan keringanan pada nelayan terkait pembayaran PNBP.
“Saya minta pemerintah, salah satunya Menteri Keuangan serta Menteri Kelautan dan Perikanan harus sadar sepenuhnya (dengan) memberikan keringanan kepada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) para nelayan di masa-masa iklim buruk atau pancaroba,” ujar Muhaimin, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut dia sampaikan terkait dengan aspirasi yang diterimanya dalam pertemuan dengan sejumlah nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu. Dalam kesempatan itu, para nelayan itu mengaku keberatan dengan tarif PNBP.
Di samping persoalan PNBP, nelayan di Muara Angke itu juga menyampaikan keluhan terkait dengan dampak banjir rob di sekitar Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, Jakarta.
“Ini ada beberapa keluhan, terutama dampak dari banjir rob yang sering kali terjadi di wilayah kami, khususnya di Kali Adem itu. Karena sering terjadi banjir, itu berdampak sekali, terutama ke perekonomian karena di situ banyak sekali kegiatan ekonomi,” kata Warya, salah satu nelayan di Muara Angke.
Berikutnya, ia juga menyampaikan persoalan mengenai akses keluar-masuk perahu nelayan di dermaga Muara Angke yang saat ini mengalami pendangkalan.
“Saya minta kepada Pak Muhaimin untuk menyampaikan kepada Pemerintah ke depannya supaya diperhatikan agar terjadi tindakan pengerukan supaya akses keluar masuk perahu nelayan lancar,” kata Warya, dilansir dari antara.
Selain Warya, beberapa nelayan lainnya juga meminta Muhaimin untuk mendorong Pemerintah segera mengatasi persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup langka dan harga yang fluktuatif serta penanganan dampak limbah industri.
Terkait masalah BBM sebagai kebutuhan energi kapal para nelayan, Muhaimin meminta Pemerintah betul-betul mencari solusi konkret atas persoalan tersebut. Menurutnya, nelayan tidak seharusnya dibebani dengan kelangkaan BBM, apalagi dengan harga yang tak menentu.
“Saya minta kepada semua pejabat yang menyangkut nelayan untuk bergerak lebih efektif lagi, mengambil langkah-langkah cepat. Yang penting orientasi kelautan kita, cara kerja pembangunan, pembelaan kita kepada laut, di mana 70 persen negeri ini adalah laut sehingga cara kerjanya tidak bisa seperti bisnis biasa-biasa saja. Harus ada langkah agresif, sistematis, lintas sektoral agar Indonesia bisa menjadi negara yang mengandalkan laut bagi kemakmurannya,” jelas dia.(qq)
