OJK: Pembiyaan Perbankan untuk Komoditas Pisang Masih Rendah

- Editor

Senin, 16 Oktober 2023 - 21:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG, Mediakarya –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyebutkan pembiayaan perbankan ke sektor pertanian komoditas pisang masih rendah.

“Saat ini penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor pertanian komoditi pisang di Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa tantangan.” kata Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, di Bandarlampung, Senin

Menurutnya, meskipun terjadi peningkatan sebesar 66 persen (yoy) pada bulan Juli 2023, jumlah penyaluran di sektor pertanian komoditas pisang masih relatif rendah yakni sebesar Rp28,5 miliar atau 0,65 persen dari total kredit atau pembiayaan sektor pertanian di Provinsi Lampung.

Bambang menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan produksi pisang di Provinsi Lampung yaitu pemenuhan modal dan akses terhadap kredit/pembiayaan yang dibutuhkan oleh petani, kelompok petani, rumah pengemasan dan koperasi yang terlibat dalam ekosistem sektor pertanian pisang.

Baca Juga:  Demokrat DKI Bangun Kantor Partai di Pulau Seribu

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendukung pengembangan pembiayaan produk unggulan komoditas pisang khususnya pisang mas melalui pola pembiayaan klaster petani pisang bersama dengan perbankan dan Tim Percepatan Akses Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung.

“Dalam lanskap pertanian Indonesia, Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam budi daya dan produksi pisang,” katanya, dilansir dari antara.

Berdasarkan data penghasil pisang tahun 2021, Provinsi Lampung menduduki peringkat 3 terbesar sebagai penghasil pisang di Indonesia, yaitu sebesar 1.123.240 ton.

Produksi pisang di Provinsi Lampung itu telah mencapai angka yang signifikan, tetapi permintaan pisang baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri masih rendah. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Biaya Haji 2027 Disepakati Rp98,4 Juta, Jemaah Lunasi Rp23,2 Juta Setelah Potong Setoran Awal
Wacana Pemakzulan Wapres, Pengamat Ingatkan Konstitusi Bukan Alat Politik Sesaat
Musda Golkar Kota Bekasi di Ambang Perpecahan, Etos Indonesia Usul Jalan Tengah
Kendalikan Alih Fungsi Lahan, Pemkab Nisel Gelar Uji Publik Raperda LP2B
Musda Golkar Kota Bekasi di Ujung Mata, Beringin Institut: Pilih Ketua Nomor Dua, Bersih-bersih yang Utama
Lewat Program Polantas Karib, Polres Nias Selatan Tanamkan Kesadaran Berkendara Sejak Dini
Pakar Komunikasi Politik Nilai Manuver Dedi Mulyadi: Investasi Menuju 2029, Berpotensi Picu Gejolak di Tubuh Gerindra
Polemik Proyek Jalan Poros Brebes Menguat, Daksinapati UI: Lelang APBD Harus Transparan

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:15 WIB

Biaya Haji 2027 Disepakati Rp98,4 Juta, Jemaah Lunasi Rp23,2 Juta Setelah Potong Setoran Awal

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Wacana Pemakzulan Wapres, Pengamat Ingatkan Konstitusi Bukan Alat Politik Sesaat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:16 WIB

Musda Golkar Kota Bekasi di Ambang Perpecahan, Etos Indonesia Usul Jalan Tengah

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Musda Golkar Kota Bekasi di Ujung Mata, Beringin Institut: Pilih Ketua Nomor Dua, Bersih-bersih yang Utama

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:32 WIB

Lewat Program Polantas Karib, Polres Nias Selatan Tanamkan Kesadaran Berkendara Sejak Dini

Berita Terbaru