Polda Metro Jaya Siap Bantu Pendistribusian Logistik Pemilu

- Editor

Sabtu, 27 Januari 2024 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Polda Metro Jaya siap membantu pendistribusian logistik sampai tingkat kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta menjelang Pemilu 2024.

“Polda, Polres beserta jajaran siap membantu pendistribusian logistik sampai tingkat kelurahan dan TPS,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol. Tory Kristianto mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto usai rapat persiapan pengamanan “setting” surat suara Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu.

Tory menjelaskan, nantinya tempat penyimpanan logistik akan dipantau oleh CCTV sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan.

“Agar distribusi logistik berjalan lancar,  kami akan perbantukan Sabhara, Brimob dan Polair apabila ada penyeberangan ke Pulau Seribu,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan meninjau ulang kembali tempat-tempat penyimpanan logistik yang terdapat kamera pengawas (CCTV) maupun tidak untuk memudahkan membantu pengawasan.

Lebih lanjut, Polda Metro Jaya juga akan membuat posko induk di Biro Ops Polda Metro Jaya dan membuat posko taktis di tempat titik rawan sebagai antisipasi.

Maka dari itu, dia menegaskan pihaknya akan selalu mendukung dan membantu melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga:  Polda Metro Jaya Tegaskan Larangan Sepeda Motor Masuk Tol

“Kami minta data jumlah kelurahan kepada KPU DKI agar tidak simpang siur serta jadwal distribusi surat dan logistik Pemilu 2024” ujarnya.

KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 33.747.852 surat suara, memastikan logistik diturunkan di lokasi H -1 pencoblosan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI terkait kesehatan petugas di lapangan.

Sedangkan, pemerintah Provinsi DKI telah melantik 215.000 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), membangun pusat komunikasi (command center) untuk memantau semua TPS di Prov. DKI Jakarta, dan menyiapkan delapan lokasi TPS di Kepulauan Seribu karena perlunya pengawasan khusus.

Lanjut dia, untuk Bawaslu DKI Jakarta akan memastikan pendistribusian logistik, jumlah kualitas dan sebagainya dari lokasi awal hingga ke kecamatan.

Sementara, Badan Intelijen Negara di daerah (Binda) DKI Jakarta KBP Wisnu menekankan dalam pengamanan buka kunci kotak suara perlunya peran masyarakat untuk membantu dalam pengawasan.

“Siapa saja yang boleh berada di sekitar lokasi tersebut, saat buka kunci agar ada saksi minimal dua orang agar ada juga peran masyarakat untuk pengawasan,” ujar Wisnu. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah
Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan
Andre Rosiade: MBG Masih Dibutuhkan di Daerah, Evaluasi Jangan Hanya Karena Ramai Penolakan di Jakarta
Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi
Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum
Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
Haidar Alwi: Sapaan Prabowo ke KSP Jenderal Listyo Sigit Cerminkan Komunikasi Kepemimpinan yang Solid
Direktur Program Daksinapati UI Sebut Karhutla 2026 Bukan Takdir, Tapi Pembiaran dan Pengkhianatan Terhadap Negara

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:40 WIB

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:47 WIB

Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 14:17 WIB

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah

Berita Terbaru