Eks Ketum PWI Minta Jadwal Ulang di Polda Soal Klarifikasi Dugaan Penggelapan Dana Bantuan BUMN

- Editor

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polda Metro Jaya (Ist)

Polda Metro Jaya (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pihak Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan permintaan klarifikasi terhadap Eks Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun beserta tiga orang saksi lainnya terkait dugaan penggelapan dana bantuan BUMN untuk peningkatan uji kompetensi wartawan, pada Jumat (11/10/2024). Namun Hendry Ch Bangun sendiri meminta penundaan pemeriksaan permintaan klarifikasi soal tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun dalam hal ini terlapor meminta untuk dilakukan penundaan pemeriksaan.

“Yang bersangkutan sudah hadir, sudah datang bertemu dengan penyidik yang memanggil. Kemudian menyatakan mohon diundur pemeriksaannya,” kata Ade Ary, kepada wartawan, pada Jumat (11/10/2024).

Ade Ary menyebutkan alasan permintaan penundaan ini lantaran kuasa hukumnya tidak dapat mendampingi pemeriksaan.

Baca Juga:  Fakta Desak Pecat Oknum Dishub Pemeras Supir Bus

Kemudian Ade Ary menerangkan pihaknya akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada pekan depan. Namun ia tidak menjelaskan secara detail jadwal pemeriksaannya.

“(Pemeriksaan) minggu depan karena  lawyer yang bersangkutan berhalangan untuk mendampingi,” jelas Ade Ary.

Sementara itu ketika dihubungi secara terpisah, Hendry CH Bangun membantah soal adanya dana bantuan dari BUMN.

“Tidak ada dana bantuan BUMN. Tapi sponsorship PWI dengan Forum Humas BUMN. Beda dong,” kata Hendry, saat dihubungi wartawan.

Kemudian Hendry juga membantah soal adanya dugaan penyelewengan yang dilaporkan oleh pihak lain terhadapnya.

“Keuangan hasil kerjasama itu sudah diaudit kantor akuntan publik Haryo Tienmar dan dinyatakan tidak ada penyelewengan,” tegas Hendry.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Ingatkan Nusron Wahid Soal Keteladanan Pejabat Publik: Patuh Proses Hukum
IPW Duga Jaksa Pangkas Dakwaan Febrie Adriansyah, Hanya Jerat TPPU Predicate Crime Korupsi
Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah
Dari Gedung MPR ke Hotel Royal Kuningan, Sekjen LPKAN Soroti Kronologi Dugaan Suap Muktamar NU
Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat
Jaga Keselamatan Berlayar, Satpolairud Polres Nias Selatan Imbau Patuhu SOP Pelaut
Polemik Proyek PJU Jabar Memanas, AMPPIBI: Kami Tak Akan Berhenti Sampai Ada Tersangka
Lewat Program Polantas Karib, Polres Nias Selatan Tanamkan Kesadaran Berkendara Sejak Dini

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:30 WIB

KPK Ingatkan Nusron Wahid Soal Keteladanan Pejabat Publik: Patuh Proses Hukum

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:59 WIB

IPW Duga Jaksa Pangkas Dakwaan Febrie Adriansyah, Hanya Jerat TPPU Predicate Crime Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Dari Gedung MPR ke Hotel Royal Kuningan, Sekjen LPKAN Soroti Kronologi Dugaan Suap Muktamar NU

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:30 WIB

Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat

Berita Terbaru

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera

Nasional

Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Jumat, 9 Okt 2026 - 23:42 WIB

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia

Nasional

Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan

Jumat, 9 Okt 2026 - 23:37 WIB