JAKARTA, Mediakarya – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi ternyata bukan sekedar wacana.
Bahkan, saat bertemu dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, beberapa hari lalu, dia mengatakan bahwa baru menjabat dua bulan, tapi sudah berapa koruptor yang ditangkap.
Hal tersebut dibuktikan sebagaimana diberitakan beberapa media, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menetapkan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron.
Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Adapun penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, Hasto diduga sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, berkaitan dengan pergantian antar-waktu atau PAW anggota DPR.
Menanggapi penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK, Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Abdul Rasyid mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi
Bahkan kata Rasyid, Presiden Prabowo sendiri dengan tegas meminta orang-orang yang sudah mencuri uang rakyat untuk bertobat dan mengembalikan uang yang sudah dicuri dari rakyat.
“Pernyataan Presiden Prabowo ini terbuka, jelas dan tegas. Bisa dibilang, ini adalah pernyataan paling tegas yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Rasyid kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Rasyid juga meyakini bahwa para pejabat negara lainnya yang pernah “merampok” duit negara bersiap menunggu giliran untuk mempertanggungjawabkan di muka hukum.
“Termasuk kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024 ini yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran negara maka saya pastikan bakal dipanggil KPK. Terlebih yang sudah dilaporkan oleh aktivis antikorupsi. Jadi tinggal tunggu giliran saja,” tegas Rasyid.
Rasyid menilai bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar uang ratusan triliun yang dicuri oleh para koruptor dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Pastinya, melalui berbagai proyek pembangunan untuk memakmurkan rakyat.
“Sudah terlalu lama sebagian besar dari 280 juta rakyat Indonesia belum dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih memadai. Masih jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin di tengah melimpahnya kekayaan alam kita,” katanya.**
