Oleh: Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch
Sesuai UU POLRI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KaPolri) bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia serta dikaitkan dengan perintah Konstitusi Presiden RI diamanatkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka memasuki tahun 2025 terdapat momentum penting bagi Polri dengan adanya Arahan Presiden Prabowo Subianto agar Polri muncul sebagai Pembela Rakyat. Presiden.
Dalam Apel Kasatwil 2024 yang berlangsung di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11 Desember 2024) Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Polri untuk membela rakyat.
“Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu, atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo seperti dikutip metrotvnews.com yang tayang 11 Desember 2024 pukul 17.28 WIB.
Pernyataan Presiden Prabowo Ini, Indonesia Police Watch (IPW) menilai merupakan perubahan pijakan yang sangat fundamental karena presiden sebelumnya, Joko Widodo memerintahkan bahwa Polri harus mengawal investasi. Artinya, Polri membela pengusaha-pengusaha yang akan melakukan usaha pembangunan.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut sangatlah berbanding terbalik terhadap kebijakan-kebijakan di lembaga Polri nantinya. Pasalnya, pembelaan dan keberpihakan kepada rakyat itu memang sesuai dengan kemauan Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita pertamanya yakni memperkokoh Ideologi Pancasila dan HAM, dengan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai landasan pembangunan.
Ujian Bagi Prabowo dan Institusi Polri
Tentunya, berubahnya arah dari amankan investasi ke membela rakyat tersebut sebagai upaya menciptakan negara yang berkeadilan dan bermartabat. Dimana rakyat dapat memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan, yang selama ini sangat sulit bila berhadapan dengan pengusaha pemilik modal.
Hal ini merupakan ujian dari Presiden Prabowo dan juga Institusi Polri kedepannya. Seperti kenyataan yang terjadi dari temuan Ombudsman Perwakilan Banten, dimana ada pembelian tanah warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dengan harga murah dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Sehingga hal tersebut menimbulkan gesekan-gesekan dan berakibat Said Didu berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke Polresta Tangerang buntut kritikannya terhadap PSN Pantai Indah Kapuk. Dasar laporannya yaitu Said Didu menganggap bahwa Kepala Desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang PIK 2 dan menggusur warga masyarakat dengan semena-mena dengan cara tidak manusiawi.
Pasalnya, pemerintah memasukkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua dari 14 PSN baru yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat internal pada Senin, 18 Maret 2024.
Said Didu sendiri dipanggil oleh Polresta Tangerang pada Selasa, 19 November 2024 lalu sebagai saksi dugaan pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pemanggilan Said Didu saja menimbulkan protes dari berbagai lapisan masyarakat dan menyebut bahwa: “Polisi Melakukan Kriminalisasi”.
Oleh sebab itu, IPW mengimbau dalam kasus PIK ini kepolisian berpihak pada pengusaha dan saatnya berpihak pada rakyat.
Gesekan-gesekan institusi Polri dalam mengawal pembangunan itu pernah terjadi di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang akhirnya menjadikan konflik warga dan kepolisian.
Konflik ini bermula dari rencana pemerintah untuk membuka penambangan batuan andesit di Desa Wadas untuk bahan baku pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.
Konflik warga yang tidak setuju penggusuran juga terjadi di Rempang, Batam. Konflik ini mencuat karena rencana pembangunan kawasan industri Rempang Eco City yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggusur 16 kampung adat. Sehingga warga menolak dan protes dengan melakukan demo.di Batam dan Jakarta.
Yang pasti, warga masyarakat selalu dalam posisi lemah saat melawan pengusaha atau pemilik modal. Hal ini pernah disampaikan dalam catatan akhir tahun 2023 IPW dimana pada penanganan kasus tanah, masyarakat sering tidak mendapat keadilan jika berhadapan dengan pengusaha atau pemilik modal. Oleh karenanya, Polri harus berkomitmen mewujudkan sikap profesional dan adil sesuai amanah tugas pokok kepolisian.
Maka, dengan adanya perubahan dengan bergantinya presiden di tahun 2024, IPW berharap di tahun 2025, Institusi Polri benar-benar berpihak dan membela rakyat. Tentunya, melalui terwujudnya rasa keadilan yang dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel.
