JAKARTA, Mediakarya – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sepertinya lebih cocok jika dijadikan sebagai cagar budaya ketimbang menjadi pusat pemerintahan.
Sementara itu, rencana pemerintah yang akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN tahun ini dengan pemberian insentif dan fasilitas hunian gratis, namun sayangnya iming-iming itu dinilai tidak menarik bagi ASN untuk pindah ke IKN di Kalimantan Timur.
Sebab beberapa hal yang harus dipastikan oleh pemerintah salam satunya sarana dan prasarana dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan hingga sarana hiburan.
Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengaku bahwa dalam jangka pendek belum ada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.
“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya nggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (8/1/2025).
Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya.
“Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini.
Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM.
Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan.
“Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya.
Tidak hanya itu, kuota ASN yang bakal dipindahkan dari Jakarta ke IKN juga kemungkinan berubah. Rini menyebut jumlah kementerian yang bertambah dapat menyebabkan kuota masing-masing kementerian pun berkurang.
“Misalnya, Kemenpan harus memindahkan sekitar — kami kan kementerian kecil — harus memindahkan sekitar 60 orang. Mungkin dengan jumlah kementerian sebanyak ini, mungkin menpan harus mengurangi. Misalnya seperti itu,” kata dia.
Menpan RB melanjutkan pada prinsipnya kementeriannya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto berikut peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN.
“Perpres-nya belum ditandatangani oleh Presiden. Perpres pemindahannya. Jadi, kami juga menunggu arahan,” kata Rini.
Pengamat pariwisata dari Politeknik Negeri Samarinda, I Wayan Lanang Nala menyebut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) membawa berkah untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf).
“Sejak awal pembangunannya, IKN telah menarik perhatian masyarakat. Bahkan di awal-awal, Titik Nol IKN menjadi lokasi favorit untuk dikunjungi wisatawan,” ujar Lanang di Samarinda, Senin (6/1/2025).
Ia menyatakan, IKN telah menjadi magnet baru yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Di mana, rasa ingin tahu masyarakat akan ibu kota baru Indonesia menjadi faktor utama meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kaltim. Mereka ingin melihat langsung lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Lanang menjelaskan bahwa daya tarik IKN tidak hanya terletak pada statusnya sebagai ibu kota negara, tetapi juga pada konsep pembangunannya sebagai kota hutan atau forest city. Konsep ini sejalan dengan cita-cita IKN sebagai kota berkelanjutan. **
