JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, Rabu (20/8/2025) malam. Politikus Partai Gerindra itu ditangkap bersama sembilan orang lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyebut kasus yang menjerat Noel berkaitan dengan dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap yang bersangkutan,” ujar Fitroh, Kamis (21/8/2025).
Dari Relawan Jokowi ke Prabowo Mania
Nama Immanuel Ebenezer pertama dikenal publik saat menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
Pada Pilpres 2024, sempat muncul relawan Ganjar Mania sebelum akhirnya Noel membubarkannya dan beralih mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan mendirikan Prabowo Mania 08 untuk menggalang dukungan.
Meski gagal melaju ke Senayan sebagai caleg Partai Gerindra dari dapil Kalimantan Utara, Noel tetap dipercaya Presiden Prabowo menjabat Wamenaker, mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Selain kiprah politik, Noel juga pernah duduk sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), dan komisaris di beberapa perusahaan lain.
Harta Kekayaan Rp17,6 Miliar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 17 Januari 2025, Noel tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp17,6 miliar, tanpa catatan utang.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Tanah dan bangunan di Depok senilai Rp12,1 miliar.
2. Kendaraan senilai Rp3,33 miliar, terdiri atas:
- Mitsubishi Pajero (2020) – Rp500 juta
- Kia Picanto (2015) – Rp90 juta
- Yamaha NMAX (2015) – Rp16 juta
- Toyota Fortuner (2022) – Rp430 juta
- Toyota Land Cruiser 300 VX (2023) – Rp2,3 miliar
3. Kas dan setara kas sebesar Rp2,02 miliar.
Menanti Sikap Pemerintah dan Gerindra
Pasca OTT, posisi Noel sebagai pejabat publik kini dipertanyakan. Apakah ia masih akan menjabat Wamenaker atau segera digantikan, serta bagaimana sikap Partai Gerindra terhadap kadernya ini, akan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan KPK dalam 1×24 jam ke depan.
Kasus ini sekaligus menambah deretan pejabat publik yang terjerat operasi senyap KPK, khususnya dalam perkara korupsi pelayanan publik.
