JAKARTA, Mediakarya -Pekan ini media di hebohkan dengan berita hutang kereta cepat Jakarta -bandung yang membengkak, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun sebagai “bom waktu” bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal.
Ekonom menyebut satu-satunya cara paling realistis untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada bank China, meskipun disebut tidak akan mudah.
Sebelumnya Chief Operating (COO) Danantara Dony Oskario menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Tawaran itu yakni meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Menurut pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun akan memberatkan fiskal APBN.
“Pembangunan infrastruktur yang di bangun Pemerintahan Jokowi ini “trial n error”, karena ada dua beban subsidi dalam proyek ini, yakni subsidi investasi, dan subsidi operasional, berupa tiket yang harus murah,” ujarnya
Lanjutnya,Membangun infrastruktur harus ada (5 – E) PILAR dalam membangun Infrastruktur yaitu: 1.Engineering. 2.Education. 3.Enforcement. 4.Environment. 5.Equality.
Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Tawaran itu yakni meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara itu. Ia mengatakan Danantara, yang memeroleh dividen dari BUMN, semestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN. Tepatkah keputusan Menteri Purbaya?
“Menurut saya keputusan Mentri keuangan Purbaya sangat tepat, karena beban hutang ini akan membuat negara bangkrut, biarlah badan usaha tersebut mencari solusi sendiri,” pungkasnya.
Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait beban utang yang mencapai sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun. Jumlah tersebut jauh melebihi estimasi awal sebesar US$6,07 miliar (sekitar Rp100,6 triliun).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak bersedia menanggung utang proyek tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek ini merupakan hasil kerja sama business to business antara perusahaan Indonesia dan mitra dari China, sehingga tidak semestinya menjadi beban keuangan negara.
Terkait hal ini, analis kebijakan publik Agus Pambagio mengaku telah memberikan peringatan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016, namun tidak mendapatkan tanggapan.
Dia menyebut, bukan hanya dirinya yang menyuarakan kekhawatiran, namun juga mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat itu. “Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan,” kata Agus saat menjadi narasumber dalam Dilaog NTV Prime di Nusantara TV, Rabu (15/10/2025).
Saat itu, lanjut Agus, dia bersama Ignasius Jonan sudah mengingatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak layak secara kelayakan. “Ketika itu saya dan Pak Jonan sudah mengingatkan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak visible,” sambungnya.
Namun, menurut Agus, Jokowi tidak menerima masukan tersebut dan tetap melanjutkan proyek ambisius itu, meskipun mendapat kritik. Ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu bersikeras melanjutkan proyek ambisius tersebut. **
