JAKARTA,MediaKarya: Seruan untuk menata ulang pelaksanaan jaminan fidusia kembali mengemuka di tengah insiden pengeroyokan dua debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Salah satu korban meninggal di lokasi setelah dikeroyok sejumlah orang usai mencegat seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa praktik penarikan kendaraan di lapangan masih menyimpan potensi kekerasan dan pelanggaran hukum.
Anggota Komisi XIII DPR sekaligus anggota Badan Legislasi DPR, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menilai kasus ini menunjukkan perlunya pemerintah melakukan penataan ulang mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
“Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa. Eksekusi hanya dapat berjalan ketika ada kesepakatan wanprestasi dan debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela,” ujar Umbu Rudi. Politisi Golkar dari Dapil NTT 2 itu menambahkan bahwa tindakan intimidatif, penyergapan di jalan, hingga ancaman kekerasan oleh pihak mana pun merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dicegah negara.
Pelarangan Debt Collector Ilegal
