KOTA BEKASI, Mediakarya – LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar tidak terperdaya oleh oknum yang kerap menjual isu dampak pencemaran TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu sebagai kedok untuk memburu rente dari anggaran daerah. Peringatan itu disampaikan Ketua Umum PMPRI, Rohimat alias Joker, kepada media di Bekasi, Jum’at (20/2/2026).
Kekhawatiran Joker bukan tanpa dasar. Dia merujuk pada data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.
Dalam dokumen tersebut, tercatat program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan total anggaran di atas Rp4 miliar. Adapun salah satu sub program di dalamnya, yakni pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dianggarkan lebih dari Rp2 miliar.
Joker menilai, sub program itulah yang berpotensi diincar oknum pemburu rente karena rincian jenis kegiatannya tidak tercantum secara jelas dalam dokumen tersebut. “Kami duga anggaran itu bisa digunakan untuk penanaman pohon di sekitar area TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu,” kata Joker.
Karena itu, dia meminta Pemkot Bekasi tidak menutup mata terhadap dugaan tersebut dan memperingatkan agar waspada. “Ada oknum yang diduga menjadikan isu lingkungan di Bantargebang sebagai alat untuk mengincar anggaran daerah. Jangan sampai uang rakyat dinikmati oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dia juga mendesak DLH Kota Bekasi bersikap transparan dan selektif dalam menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam program tersebut.
“Kami akan terus mengawal seluruh program DLH Kota Bekasi dan tidak akan segan melaporkan ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan,” tegas Joker.
Selain itu, PMPRI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum, baik itu Kejagung maupun KPK, guna menyelidiki adanya dugaan keterlibatan kelompok tertentu yang kerap kali mengeksplotasi warga sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu dengan dalih membela kepentingam warga.
“Tapi paktanya di lapangan justru sebaliknya. Program yang menyerap anggaran cukup besar tidak menyentuh kepada warga. Kelompok tersebut hanya memanipulasi program yang pada giliranya untuk memenuhi kantong pribadi dan kelompoknya,” pungkas Joker.
