BANDUNG, Mediakarya – Ratusan kader muda dan sejumlah tokoh senior Partai Golkar Jawa Barat dikabarkan bakal berpindah ke Partai Solideritas Indonesia (PSI).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Mediakarya.id, bahwa rencana “bedol desa” kader partai berlambang pohon beringin ke partai yang digawangi Kaesang Pengarep itu dipicu adanya konflik internal.
Mereka memprotes atas kebijakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin lantaran mengangkat sejumlah pengurus DPD Golkar Jawa Barat tidak berdasarkan rekam jejak pengabdian, kontribusi nyata terhadap partai.
Pakar komunikasi politik Dr Adi Suparto menilai pengangkatan pengurus kade Partai Golkar seharusnya didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurutnya, selain loyalitas dan senioritas, prinsip meritokrasi, pengangkatan pengurus DPD harus mempertimbangkan rekam jejak serta pemahaman manajerial untuk menjalankan program-program partai.
“Kebijakan Ketua DPD Jabar hanya mengakomodasi satu kelompok, mengabaikan yang lain hingga memicu perpindahan anggota ke partai lain justru menjadi tanda ketidakmatangan seorang pemimpin,” ujar Adi saat dihubungi Mediakarya, Sabtu (4/7/2026).
Dia menilai, bahwa seorang pemimpin yang bijak itu memandang organisasi sebagai kesatuan utuh, bukan milik kelompok atau lingkaran dekat saja.
“Ketua DPD Golkar tingkat provinsi seharunya mempu mengelola keragaman aliran/gerbong sebagai kekuatan, bukan ancaman,” tegas Adi.
Mengapa perilaku Ketua DPD Gollkar jabar dalam kasus ini menunjukkan ketidakmatangan? Sebab Ketua DPD menganggap hanya kelompok sendiri yang sah atau berhak berperan.
“Seperti, mengubah struktur organisasi jadi lingkaran tertutup. Mengubah keanggotaan jadi pembagian “kita vs mereka”. Jika demikian maka Golkar Jawa Barat terancam ditinggalkan oleh pendukungnya,” ujar katanya.
Padahal setiap pemimpin, utamanya bagi ketua partai dituntut memiliki kemampuan mengakomodasi kepentingan lintas faksi demi menjaga soliditas internal dan efektivitas mesin partai.
“Mengingat Golkar memiliki sejarah panjang dengan dinamika faksionalisme yang kuat, kepemimpinan yang inklusif sangat krusial dalam meredam potensi konflik,” jelasnya.
Perolehan Suara Golkar Terancam Terjun Bebas
Seharusnya Ketua DPD mampu merangkul berbagai kelompok atau pendukung dari kandidat yang sebelumnya bersaing. Selain itu, memastikan seluruh elemen partai bekerja secara harmonis untuk memenangi agenda politik daerah maupun nasional.
“Jika kepengurusan DPD Golkar diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sesuai tuntutan syarat kepemimpinan kekinian, maka jangan heran jika di Pemilu 2029 mendatang akan mengalami penurunan suara,” kata Adi.
Dia mendorong kepengurusan DPD Golkar harus memberikan ruang representasi yang proporsional bagi berbagai faksi dalam struktur kepengurusan.
“Jika pola rekruitmen kepengurusannya saja sudah ada konflik, jangan harap Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat dapat mewujudkan komitmennya untuk mempertahankan dan menambah perolehan kursi Golkar di Jabar pada Pemilu 2029,” tutupnya. (Spr)
