Kabar itu berhembus sejak siang hari. Di media sosial dan kelompok pesan berantai, nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, tiba-tiba dikaitkan dengan rencana pengunduran diri. Disebut-sebut pula bahwa alasan pengunduran itu adalah kondisi kesehatan yang menurun. Kabar itu menyebar cepat, seolah-olah telah menjadi kenyataan yang tinggal menunggu waktu pengumuman resmi.
Namun hingga sore hari, ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penjelasannya di halaman Istana Merdeka, seluruh kabar itu runtuh sekaligus. “Sehat, yang saya tahu beliau sehat. Enggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit,” ujar Prasetyo dengan tegas. Bahkan pertanyaan mengenai rencana pengunduran diri pun dibantahnya: “Apalagi mengundurkan diri, belum ada kabar itu.”
Pembantahan tegas dari Istana tentu saja menutup ruang bagi kebenaran kabar tersebut. Namun pertanyaan yang justru semakin mengemuka adalah: dari mana asal kabar itu? Mengapa nama Pratikno tokoh senior yang selama ini jarang menjadi bahan spekulasi, tiba-tiba dikaitkan dengan kepergian dari kabinet? Dan mengapa kabar itu muncul berbarengan dengan gelombang spekulasi pejabat tinggi yang terus bergulir belakangan ini?
Pola kemunculannya terlihat sangat berulang. Beberapa hari yang lalu, publik disuguhi kabar pergantian Kapolri yang ternyata tidak memiliki dasar surat resmi apa pun. Kemudian pembahasan beralih ke nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia yang masih dalam tahap pertimbangan. Kini, nama Pratikno muncul menjadi bahan spekulasi baru. Satu per satu nama pejabat senior diisukan akan pergi, padahal belum ada satu pun keputusan resmi yang diambil.
Spekulasi semacam ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Setiap kali pembahasan mengenai perombakan pejabat tinggi menguat, nama-nama menteri senior memang kerap dijadikan bahan tebakan. Pratikno adalah menteri yang telah lama menjabat dan merupakan tokoh yang dipercaya memegang posisi strategis. Wajar jika publik bertanya-tanya. Namun pertanyaan wajar berbeda jauh dengan kabar yang diciptakan seolah-olah keputusan sudah diambil.
Yang patut dicermati adalah kemungkinan adanya upaya sengaja menciptakan kesan seolah-olah pemerintahan sedang retak, banyak pejabat pergi, dan ketidakpastian merajalela. Jika satu per satu nama diisukan mundur, padahal kenyataannya tetap menjabat, maka yang dibangun hanyalah keresahan semata. Keraguan publik terhadap kestabilan pemerintahan dipupuk secara perlahan, bukan berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan bisikan yang tak bersumber.
Prasetyo Hadi sendiri telah menegaskan berkali-kali: hingga saat ini belum ada rencana perombakan kabinet. Jika kelak terjadi perubahan, tujuannya hanya untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong, bukan mengganti menteri yang sedang menjalankan tugas. Artinya, kerangka kebijakan pemerintahan masih berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Namun kabar yang terus diciptakan di ruang publik seolah-olah sengaja menyimpang dari keterangan resmi. Nama-nama disebut, alasan-alasan dibuat, seolah-olah penulis kabar itu mengetahui apa yang belum diketahui banyak orang. Padahal ketika ditelusuri ke sumbernya, tidak ada satu pun yang dapat menunjukkan bukti, dokumen, atau pernyataan resmi yang mendukung kabar tersebut.
Di sinilah letak perbedaannya. Penilaian yang sehat membedakan antara “kemungkinan terjadi” dengan “sudah terjadi”. Yang pertama adalah pembahasan yang wajar. Yang kedua adalah kebohongan yang dibungkus seolah-olah berita. Mengatakan “belum ada rencana” bukan berarti “akan ada perubahan”. Mengatakan “belum ada kabar” bukan berarti “akan segera diumumkan”.
Publik tentu berhak mengetahui perkembangan pemerintahan. Namun hak itu tidak disalahartikan sebagai hak menyebarkan kabar yang belum teruji. Selama belum ada surat pengunduran diri, belum ada pemberhentian resmi, dan belum ada pengumuman dari Istana, maka kabar yang beredar hanyalah spekulasi. Dan spekulasi yang terus diulang-ulang tanpa dasar, layak dipandang sebagai upaya menciptakan kegaduhan, bukan menyampaikan informasi.
Maka, pertanyaan yang sebenarnya perlu dijawab bukanlah “kapan Pratikno mundur”, melainkan: siapa yang berkepentingan menciptakan kesan bahwa pemerintahan sedang kehilangan tokoh-tokoh kuncinya? Dan untuk tujuan apa kabar-kabar serupa terus diciptakan berulang-ulang, padahal berkali-kali pula dibantah oleh kenyataan?
Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun yang jelas, hingga saat ini, Pratikno masih menjabat, masih sehat, dan belum ada satu pun alasan resmi yang menyatakan beliau akan pergi. Sisanya hanyalah bisikan yang berputar di udara, menunggu terbukti atau terbantah oleh waktu.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
