Oleh: Adi Suparto
Pada 22 Agustus 2026, publik dikejutkan berita: Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor Prof. Norman Arie Prayogo ditangkap KPK karena diduga memeras orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Rp 650 juta per kursi, melalui jalur seleksi mandiri .
Kasus ini bukan sekadar berita kriminal. Ia merobek tirai yang selama ini menutupi realitas pendidikan tinggi kita. Di panggung depan, media terus menampilkan kisah “anak petani lulusan terbaik” sebagai bukti meritokrasi berjalan. Di panggung belakang, pintu masuk terbaik justru dijual beli.
Dua Pembingkaian, Dua Realitas
Media massa kerap membingkai keberhasilan pendidikan melalui kisah perorangan, anak petani, anak nelayan, anak buruh, yang berhasil meraih IPK tertinggi. Pola ini disebut pembingkaian episodik — menyoroti kasus individu tanpa menelusuri akar masalah sistemik .
Menurut Shanto Iyengar dalam Is Anyone Responsible? (1991), pembingkaian episodik berisiko mengalihkan tanggung jawab: publik cenderung melihat keberhasilan atau kegagalan semata-mata sebagai urusan individu, bukan hasil dari kebijakan dan struktur institusional yang tidak adil . Jika berhasil Anda hebat. Jika gagal Anda tidak berusaha cukup keras. Pertanyaan tentang kesetaraan medan bermain justru hilang dari pandangan.
Di sisi lain, pembingkaian tematik — yang menampilkan data, tren, dan konteks kelembagaan, justru jarang muncul. Padahal kasus Unsoed menunjukkan: masalahnya bukan satu orang korup, melainkan sistem seleksi mandiri yang tidak transparan dan rentan diperjualbelikan . Hal ini pernah terjadi pula di Universitas Lampung pada 2022 .
Ilusi Dunia Yang Adil
Psikolog sosial Melvin J. Lerner mengemukakan teori “kebutuhan akan dunia yang adil”: manusia cenderung percaya bahwa orang mendapat apa yang pantas mereka terima. Narasi “siapa saja bisa sukses asal berusaha” terus-menerus disuguhkan, lalu publik tanpa sadar membangun ilusi bahwa sistem sudah adil, padahal kenyataannya tidak demikian .
Ketika kisah sukses anak petani terus dijadikan bukti keadilan sistem, kita justru menutup mata terhadap ribuan anak berprestasi yang tereliminasi sejak awal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena tidak punya uang ratusan juta untuk “memperoleh” kursi fakultas favorit.
Pandangan Para Pakar Sosiologi Pendidikan
Di Dunia
- Pierre Bourdieu (Prancis), melalui konsep modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi, menjelaskan bahwa keberhasilan akademik bukan semata soal bakat dan kerja keras. Anak dari keluarga berpunya memulai perlombaan dengan modal yang jauh lebih lengkap: bahasa, kebiasaan, akses jaringan, dan pemahaman kode budaya yang dihargai sekolah. Pendidikan justru menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial, bukan jembatan pemerataan .
- Basil Bernstein (Inggris), teori kode bahasa: anak kelas menengah terbiasa dengan kode bahasa yang “elaborasi” dan sesuai dengan gaya komunikasi akademik, sementara anak dari keluarga sederhana kerap menggunakan kode “terbatas” yang kurang dihargai di sekolah. Perbedaan ini bukan soal kepintaran, melainkan perbedaan sosialisasi yang kemudian dihukum sebagai kekurangan pribadi .
- Julie Posselt (AS, Universitas USC), dalam penelitian mutakhirnya menunjukkan bahwa seleksi masuk perguruan tinggi elit kerap tidak sepenuhnya berbasis prestasi objektif, melainkan dipengaruhi bias tak sadar dan jaringan sosial. “Pintu gerbang” pendidikan tinggi kerap menutup bagi mereka yang tidak mengenal aturan mainnya .
- Jason Arday (Inggris, Universitas Cambridge), menekankan bahwa ketimpangan akses pendidikan tinggi bukan masalah individu, melainkan struktur sistemik yang dirancang oleh dan untuk kelompok berkuasa. Romantisasi perjuangan pribadi justru berisiko menutup mata terhadap perbaikan kebijakan.
Di Indonesia
- Prof. Gumilar Rusliwa Somantri (UI), menyoroti bahwa sistem pendidikan Indonesia justru memperkuat ketimpangan sosial, bukan menguranginya. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial, ternyata lebih mudah diakses oleh mereka yang sudah punya modal. Ketimpangan akses, kualitas, dan hasil pendidikan masih sangat lebar antara kelompok ekonomi atas dan bawah .
- Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo (UI), mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi. Tanpa intervensi struktural, kesempatan yang sama tidak akan pernah tercapai hanya dengan semangat kerja keras individu.
- Prof. Muhadjir Effendy (UM, mantan Mendikbud), sebagai guru besar sosiologi pendidikan, ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pemerataan kesempatan, bukan sekadar meningkatkan prestasi individu. Jika jalur masuk tidak transparan, maka pendidikan tinggi bukan lagi sarana meruntuhkan tembok ketimpangan, melainkan menambah tembok baru .
Kesimpulan: Karpet Merah untuk Siapa
Kasus tertangkapnya rektor Unsoed bukan sekadar satu kasus korupsi. Ia adalah gejala dari penyakit sistemik:
Ketika pintu masuk pendidikan tinggi dijual beli, maka kisah sukses “anak petani lulusan terbaik”, sekalipun sungguh-sungguh prestasi mereka; tidak lagi membuktikan sistem adil, melainkan menutupi ketidakadilan yang dialami ribuan anak berprestasi lain yang tidak mampu membayar.
Merayakan prestasi anak petani bukan alasan untuk memaafkan kegagalan sistem. Karpet merah di gerbang universitas seharusnya dibentangkan untuk siapa yang paling berprestasi dan paling membutuhkan, bukan untuk siapa yang paling berduit.
Publik perlu belajar membaca di balik berita: tidak hanya kagum pada kisah sukses individu, tetapi juga terus bertanya, bagaimana dengan sistemnya? Apakah jalannya sudah adil bagi semua?
“Romantisasi kemiskinan melalui kisah heroik bukanlah keadilan. Keadilan adalah ketika setiap anak, tanpa peduli anak siapa, memiliki peluang yang sama untuk masuk dan berkembang di institusi pendidikan terbaik.”
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
