JAKARTA, Mediakarya – Presiden Prabowo Subianto disarankan agar segera mencopot sejumlah menteri warisan atau titipan era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, hal itu demi efektivitas pemerintahannya hingga 2029 mendatang.
Setidaknya ada 11 menteri yang pernah masuk dalam kabinet sebelumnya dan diduga berafiliasi dengan Jokowi kembali menjabat di kabinet Prabowo.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa menteri-menteri lama ini bisa menjadi tantangan atau “musuh dalam selimut” bagi pemerinthan Prabowo.
Beberapa figur penting yang bertahan meliputi Pratikno, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, dan Sakti Wahyu Trenggono, Zulkifli Hasan, Saifullah Yusuf, Raja Juli Antoni, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Kami menilai kehadiran para loyalis Jokowi di Pemerintahan Prabowo Subianto ini dapat menciptakan dilema dan berpotensi menjadi sandera kepentingan politik jangka panjang,” ujar Habib Syakur saat dimintai pendapatnya oleh Mediakarya melalui sambungan telpeonnya, Sabtu (29/8/2026).
Namun demikian, lanjut Habib Syakur, langkah Prabowo untuk mengakomodasi orang-orang Jokowi ini merupakan bentuk transisi pragmatis di mana presiden tetap memantau kinerja mereka dan membuka peluang perombakan (reshuffle) sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Akan tetapi jika melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo dinilai masih dominan. Di mana menteri-menteri yang menduduki jabatan strategis masih dipegang oleh figur yang berafiliasi dengan geng Solo.
“Padahal sejumlah menteri warisan Jokowi itu sebelumnya memiliki rekam jejak negatif. Baik secara pribadi maupun rekam jejaknya terkait dengan permasalahan hukum,” katanya.
Lebih lanjut, jika Presiden Prabowo tidak mengambil tindakan tegas, dan tidak mereshuffle menteri warisan Jokowi, tidak menutup kemungkinan akan menghambat proses politik terkait dengan wacana dua periode pemerintahannya.
Terlebih, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebutkan adanya kemungkinan dinamika politik dan pergantian kepemimpinan nasional terjadi lebih cepat sebelum tahun 2029.
Menurutnya, pernyataan Budi Ari itu diungkapkan di depan sejumlah relawan dan juga disaksikan oleh Jokowi.
Ia menilai ucapan Ketum Projo itu bukan spontan, namun sebelumnya diduga sudah melalui proses pembahasan panjang antara Budi Arie dan Jokowi beserta Tim Relawannya.
“Kami menduga pernyataan Budi itu sebelumnya melalui pembahasan dengan Jokowi. Tidak menutup kemungkinan para menteri Prabowo yang dekat dengan Jokowi tengah mempersiapkan diri merapatkan barisannya dengan geng Solo. Manuver inilah yang perlu diwaspadai oleh Prabowo Subianto dan pendukungnya,” pungkasnya. (Ugy)
