Jakarta, Mediakarya.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar menjalankan fungsi mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Rocky menjelaskan, sikap kritis Wantimpres diperlukan untuk melihat arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi dan janji Presiden. Menurutnya, fungsi tersebut berbeda dengan kritik yang dilakukan dari luar pemerintahan.
“Bukan mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” ujar Rocky kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Rocky, Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Karena itu, lembaga tersebut tidak bertugas mengevaluasi pelaksanaan teknis kebijakan yang menjadi ranah kementerian dan lembaga pemerintah.
Rocky mengatakan, Wantimpres akan mengawasi arah kebijakan agar tetap sejalan dengan visi Presiden. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan janji yang disampaikan Presiden kepada masyarakat.
“Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh presiden misalnya bahwa kemakmuran rakyat itu harus didalilkan habis-habisan,” ujar Rocky.
Selain melihat arah kebijakan, Rocky menyebut Wantimpres juga akan memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan masyarakat. Jika terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan persepsi publik, Wantimpres akan memberikan pertimbangan kepada Presiden.
“Nah kita monitor itu, persepsinya tiba di publik sama nggak tuh. Kalau tidak sama berarti ada kekurangan komunikasi, diperbaiki. Kita membuat pertimbangan itu buat presiden, bukan kita yang memperbaiki itu ya,” katanya.
Rocky menambahkan, fungsi Wantimpres bertumpu pada tanggung jawab etis masing-masing anggotanya. Dewan tersebut, kata dia, harus mampu mengambil jarak dari persoalan konkret sehari-hari untuk melihat persoalan secara lebih menyeluruh.
“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden,” tutur Rocky.
Dia menegaskan, posisi tersebut membuat Wantimpres berbeda dari penasihat khusus Presiden yang menangani bidang teknis tertentu.
“Teknis ada penasihat khusus Pak Presiden tentang luar negeri, tentang pertahanan segala macam. Tapi ini dewan yang diisi oleh orang-orang dengan kapasitas,” kata Rocky.
