JAKARTA, Mediakarya – Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) angkat bicara terkait polemik di internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyusul dugaan perang dingin antara Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan kader senior Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dugaan keretakan dua figur sentral di partai berlambang pohon beringin itu menjadi sorotan hangat sejumlah analis politik, pasca reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Inisiator GNK Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai, gesekan kedua kubu tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi mengganggu konsolidasi partai.
“Golkar ini partai penyeimbang, partai tengah yang menjadi jangkar stabilitas politik nasional. Jika energi habis untuk perang dingin internal, yang dirugikan bukan hanya kader, tapi juga stabilitas politik nasional,” ujar Syakur saat dihubungi Mediakarya di Jakarta, Jumat (9/10/2026) malam.
Menurut Syakur, gesekan dikabarkan memanas ketika faksi Bahlil ikut menentukan struktur kepemimpinan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Langkah penataan ulang di Jabar tersebut dinilai menggeser zonasi pengaruh Agus Gumiwang yang selama ini dikenal sebagai patron politik kuat dengan basis loyalitas kokoh di wilayah tersebut.
“Perebutan pengaruh di Jabar itu nyata. Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar, epicentrum politik Golkar. Ketika zonasi patron lama digeser oleh konfigurasi baru, gesekan itu wajar terjadi. Tapi harus dikelola dengan arif,” katanya.
Isu perang dingin semakin menguat setelah Agus Gumiwang resmi dicopot dari jabatan Menteri Perindustrian dan posisinya digantikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji di bawah kepemimpinan Bahlil.
Syakur menegaskan, secara tradisi politik, reshuffle menteri yang berasal dari partai politik tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi dan restu ketua umum partai.
“Mustahil Presiden mencopot kader Golkar tanpa persetujuan Ketua Umumnya. Artinya, pencopotan Agus Gumiwang ini atas persetujuan dari Bahlil. Tidak mungkin tidak,” tegas Syakur.
Ia menyayangkan sikap Ketua Umum yang dinilai tidak melindungi kadernya. Seharusnya, kata Syakur, sebagai Ketua Umum, Bahlil bisa memberikan masukan kepada Istana agar anggotanya diperlakukan dengan baik dan terhormat, apalagi saat sedang menjalankan tugas negara di luar negeri.
“Seorang Ketua Umum itu pelindung kader. Ketika kadernya sedang di Milwaukee, Amerika Serikat, menjalankan tugas resmi negara di forum GFSEC, seharusnya Ketua Umum membela agar diperlakukan secara terhormat. Memberi masukan ke Istana, jangan dicopot saat sedang di luar negeri. Itu etika paling dasar,” ujarnya.
Namun faktanya, lanjut Syakur, yang terjadi justru sebaliknya. Bahlil justru menyodorkan nama pengganti yakni Muhammad Sarmuji untuk menggantikan Agus Gumiwang.
“Faktanya Bahlil tidak melindungi. Dia justru menyodorkan nama Sarmuji, orang terdekatnya, Sekjennya sendiri, untuk menggantikan Agus. Ini yang membuat publik membaca, artinya Agus sengaja disingkirkan secara tidak terhormat oleh Bahlil melalui tangan Istana,” ungkapnya.
Syakur menilai pola tersebut menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang semakin mutlak di tangan Bahlil. Dengan tersingkirnya Agus Gumiwang yang dikenal sebagai patron kuat di Jawa Barat, posisi Bahlil sebagai episentrum kekuasaan baru di Golkar menjadi tak terbantahkan.
“Ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ini adalah manuver politik untuk menggeser zonasi pengaruh Agus Gumiwang, terutama di Jawa Barat, dan memastikannya tersingkir dari panggung nasional. Cara menyingkirkannya pun dinilai tidak beretika, dilakukan saat orangnya sedang tidak ada di dalam negeri,” pungkas Syakur.
Hingga berita ini diturunkan, DPP Partai Golkar dan pihak Istana belum memberikan klarifikasi resmi terkait adanya persetujuan Ketua Umum dalam pencopotan tersebut maupun alasan penunjukan Sarmuji sebagai pengganti Agus Gumiwang. (Dra)
