JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Yusuf Blegur menilai posisi politik Joko Widodo (Jokowi) berada di ujung tanduk, seiring menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Yusuf dalam analisis politiknya menanggapi dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran pada 6 Oktober 2026 dan arah politik Presiden Prabowo Subianto.
“Posisioning Jokowi di ujung tanduk. Jika Gibran dilengserkan rakyat atau di-impeachment oleh DPR, boleh jadi itu menjadi jalan terbuka mengadili Jokowi. Tapi mungkinkah? Bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya?” ujar Yusuf dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Menurut Yusuf, drama politik saat ini bergulir dengan episode panjang. Ia menilai belum pernah dalam sejarah republik, seorang wakil presiden mendapat tekanan publik seperti yang dialami Gibran, mulai dari proses politik meraih kursi Wapres hingga kapasitasnya yang terus menjadi sorotan.
Yusuf menyoroti putusan MK pada 6 Oktober 2026 perihal ijazah SMA Gibran yang menurutnya dipublikasikan secara politis dan bersayap. Ia menafsirkan putusan tersebut membuka ruang dan babak baru.
“Yang paling substansial ialah MK membuka ruang dan babak baru upaya menggerus jabatan Wapres. MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA sesuai UU Pemilu. Sepertinya terkait ijazah SMA Gibran, MK sedang menggiring proses hukum menuju proses politik. Bola kini di tangan DPR,” kata Yusuf.
Yusuf menilai saat ini partai politik di parlemen mulai menyusun strategi menerima bola panas dari MK tersebut. Ia menyebut muncul spekulasi soal apakah Presiden akan ikut mendorong lengsernya Wapres, atau mulai menggodok sosok Puan Maharani sebagai representasi PDI Perjuangan sebagai Wapres pengganti, atau tetap mengamankan Gibran dengan agenda politik tertentu.
“Kenapa asumsi itu muncul dan patut dicermati. Sebab, biar bagaimanapun bagi Prabowo, Gibran menjadi rantai politik yang menjadi beban, sandera dan sekaligus membatasi ruang gerak politiknya. Bukan sekadar dalam menghadapi Pilpres 2029,” ujarnya.
Ia menilai, sasaran ideal dalam dinamika tersebut bukan hanya Gibran, melainkan Jokowi itu sendiri, sementara Gibran menjadi sasaran antara.
“Prabowo terlihat piawai memainkan politik gotong-royong. Prabowo sadar betul sebagai bagian dari struktur dan kultur politik Jokowi, dirinya tidak sekonyong-konyong bisa lepas dari pengaruh dan kekuasaan informal Jokowi,” kata Yusuf.
Yusuf juga menyinggung langkah Prabowo merangkul sejumlah tokoh kritis dan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Rocky Gerung ke dalam pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator kebutuhan faktor penyeimbang di tengah isu dualisme kepemimpinan.
“Banyaknya aktivis KAMI yang ditarik dalam pemerintahan, menjadi indikator Prabowo masih membutuhkan tukang pukul untuk melemahkan eksistensi Jokowi dan Gibran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusuf menyebut pencopotan Kapolri Sigit Sulistyo Prabowo yang dinilainya masih berada dalam lingkar Istana, sebagai langkah progresif sekaligus hati-hati. Ia juga menyinggung eksistensi PSI dan investasi politik Jokowi sebagai faktor yang membuat Prabowo melakukan pembatasan pengaruh.
“Sepertinya Prabowo cerdik memainkan momentum politik, ia terus memainkan emosi publik yang tak pernah surut, yang memancar kemarahan dan kebencian bahkan sudah pada aksi simultan gugatan adili Jokowi. Soal ijazah Gibran ini menjadi menu politik paling gurih,” katanya.
Menurut Yusuf, secara kapasitas politik, tidak sulit bagi Prabowo baik sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Gerindra untuk mengambil langkah terkait posisi Wapres. Namun ia mempertanyakan apakah akan ada keberanian untuk mengambil langkah hitam putih atau justru kompromi.
“Apapun pilihan Prabowo, dia sudah dapat laporan, yang jelas bukan dari kantongnya. Bahwasanya Gibran merupakan kekuatan sekaligus kelemahan Jokowi. Tinggal bagaimana Prabowo menyikapinya,” pungkas Yusuf. (Ugy)
