JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Etos Indonesaia Institute, Iskandarsyah mengkritik keras pola kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang dinilai tengah membentuk dan mengendalikan partai berdasarkan sentimen basis kelompok, bukan meritokrasi.
Menurut Iskandar, praktik tersebut telah menggerus tradisi etika dan moral yang selama ini menjadi pakem di partai berlambang pohon beringin.
“Bahlil rupanya sedang menghilangkan tradisi etika dan moral yang selama ini dipegang oleh pendahulunya. Di mana partai berlambang beringin tersebut selalu menghormati patronase dan senioritas kader,” ujar Iskandar kepada Mediakarya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar dipola sesuai dengan kehendak dirinya. Setiap kader yang dianggap tidak berada dalam lingkar kekuasaan atau bukan bagian dari kelompoknya, akan disingkirkan secara sistematis.
“Kader Golkar yang bukan bagian dari kelompoknya maka akan disingkirkan,” tegasnya.
Dia mencontohkan pencopotan Agus Gumiwang Kartasasmita dari jabatan Menteri Perindustrian yang kemudian digantikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, orang terdekat Bahlil.
Ia juga menyoroti penataan ulang struktur DPD Partai Golkar Jawa Barat yang dinilai menggeser zonasi pengaruh Agus Gumiwang sebagai patron kuat di wilayah lumbung suara tersebut.
“Di tangan Bahlil Golkar dipola semaunya, bahkan Bahlil tengah mengadopsi gaya kepemimpinan Jokowi. Pengangkatan kader bukan melihat rekam jejak dan meritokrasinya namun lebih mempertimbangkan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Iskandar.
Menurutnya, jika pola sentimen basis ini terus dibiarkan, Golkar sebagai partai besar yang selama ini menjadi jangkar stabilitas politik nasional akan kehilangan jati dirinya sebagai partai yang menghargai kaderisasi berjenjang dan prestasi.
“Golkar itu dibangun dengan tradisi musyawarah dan menghormati senior. Bukan partai one man show yang semua keputusan harus berdasarkan suka atau tidak suka ketua umum terhadap basisnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia maupun jajaran pengurus DPP belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pengelolaan partai berbasis sentimen dan penghapusan tradisi senioritas tersebut. (Ugy)
