JAKARTA, Mediakarya – Partai Golkar disebut sedang berada di persimpangan sejarah. Sebagai kekuatan politik paling berpengaruh di Indonesia, Golkar ditantang untuk membuktikan apakah ia benar-benar telah bertransformasi menjadi partai yang mengakar di tengah masyarakat, atau masih sekadar bertahan karena jaringan elite dan kedekatannya dengan kekuasaan.
Pertanyaan itu dilontarkan pengamat politik dan kebijakan publik, Syafrudin, menanggapi perjalanan panjang partai beringin yang telah melewati berbagai rezim.
“Usia panjang sebuah partai tidak otomatis mencerminkan kedalaman ideologi, kualitas kaderisasi, ataupun kuatnya hubungan dengan rakyat. Tantangan terbesarnya kini bukan sekadar mempertahankan eksistensi, melainkan membuktikan bahwa kekuatan politiknya bersumber dari kepercayaan publik, bukan semata kemampuan beradaptasi dengan penguasa,” kata Syafrudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/10/2026)
Warisan Orde Baru dan Ujian Reformasi
Syafrudin mengingatkan, sejarah Golkar tidak bisa dilepaskan dari penataan politik Orde Baru. Berbeda dari PPP dan PDI, Golkar pada awalnya bukan partai politik formal, melainkan kekuatan politik yang berhimpun melalui Sekretariat Bersama Golongan Karya.
Sejak Pemilu 1971, Golkar menjadi kekuatan dominan. Namun dominasi itu tidak bisa dibaca sebagai keberhasilan organisasi semata, melainkan buah dari struktur kekuasaan terpusat yang menciptakan kompetisi tidak seimbang.
Reformasi 1998 menjadi ujian pertama. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih 153 kursi DPR, sementara Golkar memperoleh 120 kursi. Peta dukungan nasional bergeser, Golkar tidak lagi tak tertandingi.
“Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal yang tak tertandingi. Kemenangan tidak lagi dapat diasumsikan sebagai konsekuensi dominasi sistem, tetapi harus diperjuangkan melalui suara pemilih,” ujarnya.
Politik Berbagi Kekuasaan: Dua Wajah Kompromi
Syafrudin menilai, dinamika pasca-Reformasi menunjukkan kemenangan elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan penguasaan kekuasaan. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada 1999, padahal PDI Perjuangan peraih kursi terbanyak, membuktikan parlemen dan MPR menjadi arena negosiasi.
Golkar, dengan posisi strategisnya di DPR dan jaringan politiknya, tetap menjadi pemain penting dalam proses bagi-bagi kekuasaan tersebut.
“Tetapi politik kompromi memiliki dua wajah. Di satu sisi negosiasi diperlukan untuk stabilitas. Di sisi lain, kompromi dapat berubah menjadi transaksi elite apabila kepentingan jabatan lebih dominan daripada agenda publik. Ketika pembagian kekuasaan menjadi tujuan utama, rakyat berisiko hanya ditempatkan sebagai pemberi suara, bukan pemilik kedaulatan,” kritik Syafrudin.
Golkar 2004 Bangkit, Tapi Belum Mengakar
Kemampuan adaptasi Golkar terbukti pada Pemilu 2004. Partai itu kembali menjadi pemenang dengan 127 kursi, mengungguli PDI Perjuangan dengan 109 kursi.
Namun, menurut Syafrudin, kemenangan itu tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
“Di sinilah perbedaan antara partai yang besar dan partai yang mengakar menjadi penting. Partai besar dapat memiliki banyak kader dan akses kekuasaan. Partai yang mengakar harus hadir dalam kehidupan masyarakat, memperjuangkan kepentingan publik secara konsisten, dan menyediakan kaderisasi yang terbuka serta meritokratis,” tegasnya.
Golkar, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan reputasi masa lalu atau kemampuan bernegosiasi dalam koalisi. Kinerjanya harus diukur dari keberpihakan pada persoalan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan.
Mengakar atau Sekadar Bertahan?
Pada akhirnya, Syafrudin menilai usia panjang Golkar adalah modal sejarah sekaligus beban pembuktian. Daya tahan organisasi tidak identik dengan pembaruan.
“Partai yang terus bertahan tanpa memperkuat demokrasi internal dan akuntabilitas publik berisiko terjebak dalam politik pragmatis yang kehilangan orientasi ideologis,” ujarnya.
Golkar memiliki kesempatan mengubah warisan organisasinya menjadi kekuatan demokrasi substantif, dengan syarat kaderisasi terbuka, keputusan transparan, dan kepentingan masyarakat di atas elite.
“Menjadi partai tua adalah fakta sejarah. Menjadi partai yang mengakar adalah pekerjaan politik yang harus terus dibuktikan. Golkar akan dinilai bukan dari berapa lama ia bertahan atau seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan dari seberapa nyata manfaat yang dirasakan masyarakat atas keberadaannya,” pungkas Syafrudin. (Idra)
