JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai Partai Golkar tengah berada dalam fase paling kritis dalam beberapa tahun terakhir.
Badai besar itu, menurutnya, datang dari dua sisi sekaligus. Jebloknya kinerja Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan rentetan kasus korupsi yang menyeret kader-kader kunci partai beringin.
“Kita enggak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya sepakat, saya menyampaikan bahwa Golkar sedang diterpa badai besar,” ujar Syakur dalam keterangannya kepada Mediakarya, Jumat (16/10/2026).
Rapor Merah Bahlil dan BBM Langka di Bali
Syakur menyoroti posisi Bahlil yang kini mendapat rapor merah sebagai menteri dengan kinerja terburuk di Kabinet Merah Putih (KMP) sebagaimana dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Penilaian itu, kata dia, bukan tanpa dasar. Selama menjabat Menteri ESDM, Bahlil gagal menjawab persoalan paling fundamental: tata kelola dan distribusi energi.
Puncaknya adalah kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Bali. Bagi Syakur, kelangkaan di Bali bukan sekadar persoalan teknis distribusi.
“Ketika cerita kelangkaan BBM itu di Bali, sama halnya Bahlil tengah mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata bagi turis mancanegara,” tegas Syakur.
Ia menegaskan, kinerja Bahlil kini tidak hanya dipandang minus oleh rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan internasional karena berdampak langsung pada sektor pariwisata dan citra Indonesia sebagai negara tujuan wisata.
“Karena seorang Ketua Umum Golkar yang sekaligus Menteri ESDM tidak mampu menyelesaikan masalah BBM, masalah distribusi BBM, dan juga masalah energi,” ujarnya.
Deret Kasus Korupsi: Dari Bupati Pekalongan hingga Menteri
Badai kedua yang menerpa Golkar, menurut Syakur, adalah krisis integritas di internal partai.
Sebagai Ketua Umum, Bahlil dinilai tidak mampu mengendalikan organisasi yang dipimpinnya.
Hal itu tercermin dari daftar panjang kader yang terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan.
Kasus pertama menyeret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang diduga terlibat suap. Belum selesai kasus tersebut, kakaknya sendiri, Fahd Arafiq, yang juga kader Golkar, turut terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB).
Tidak berhenti di situ, kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN yang saat ini ditangani KPK turut menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang juga merupakan fungsionaris Golkar.
Nusron bahkan telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi kunci, yang kini tengah dipertimbangkan untuk dijemput paksa.
“Seorang Menteri ATR/BPN yang juga fungsionaris partai Golkar tidak hadir dalam pemeriksaan. Hal itu sangat riskan dan memunculkan persepsi negatif terhadap Golkar itu sendiri,” kata Syakur.
Desakan untuk Senior Golkar
Melihat rentetan persoalan tersebut, Syakur mendesak para senior dan sesepuh Partai Golkar untuk tidak diam.
Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini akan memperburuk citra Golkar sebagai partai besar yang selama ini dikenal dengan tradisi karya dan kekaryaan.
Pihaknya berharap senior-senior Golkar mengambil sikap tegas dalam menghadapi sederet persoalan yang menimpa Golkar.
“Bila memang dibutuhkan, segera dilakukan Munaslub. Mengingat Bahlil saat ini juga masih kepanjangan tangan dari Joko Widodo,” ungkap Syakur.
Syakur mengingatkan, jika sengkarut di tubuh Golkar tidak segera dibenahi, dikhawatirkan mengancam perolehan kursi Golkar di DPR RI pada Pemilu mendatang. (Ugy)
