JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) Haidar Alwi, menilai reshuffle besar-besaran terhadap pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawabnya dapat menjadi langkah awal Presiden Prabowo Subianto memulihkan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, reshuffle besar-besaran terhadap pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawabnya dapat menjadi langkah awal Presiden Prabowo Subianto memulihkan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi perlu menjangkau persoalan daya beli, lapangan kerja, pasokan BBM, kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta korupsi dan penegakan hukum.
“Pergantian wajib didasarkan pada bukti kegagalan dan diikuti koreksi kebijakan agar menghasilkan perubahan yang dirasakan rakyat,” ujar Haidar dalam keterangan tertulisya yang diterima Mediakarya, Senin (19/10/2026).
Haidar menyoroti Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 yang mencatat elektabilitas Prabowo tinggal 9,8 persen dalam simulasi semi terbuka, turun dari 34,9 persen pada November 2025.
“Kemerosotan sebesar 25,1 poin persentase merupakan peringatan keras untuk mengevaluasi pemerintahan secara menyeluruh. Membiarkan kegagalan berulang tanpa konsekuensi jabatan berisiko membuat Presiden dianggap menerima dan mempertahankan kegagalan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, reshuffle dapat menjadi titik balik apabila memperlihatkan bahwa Presiden mendahulukan kepentingan rakyat daripada kenyamanan bawahannya.
“Pejabat yang mengabaikan keluhan, gagal memperbaiki layanan, atau membiarkan masalah berulang tidak layak terus dipertahankan. Stabilitas pemerintahan akan semakin rapuh apabila keselamatan jabatan lebih diperhatikan daripada kesulitan masyarakat,” tegasnya.
Daya Beli dan Lapangan Kerja Harus Jadi Prioritas
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB ini menilai tekanan biaya hidup dan sulitnya memperoleh pekerjaan perlu menjadi prioritas evaluasi.
“Pemerintah dinilai dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh penghasilan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Klaim keberhasilan ekonomi akan kehilangan daya meyakinkan apabila tidak sejalan dengan pengalaman rumah tangga,” ujarnya.
Ia menyebut ungkapan “in this economy” yang viral di media sosial dapat dibaca sebagai sindiran sekaligus cara menghadapi kecemasan akibat mahalnya biaya hidup dan ketidakpastian penghasilan.
“Percakapan media sosial memang tidak mewakili seluruh penduduk, tetapi pemerintah perlu memahami keresahan di balik kelucuan tersebut. Ketika menjalani kehidupan yang wajar terasa semakin sulit, masyarakat membutuhkan penyelesaian yang nyata,” katanya.
Evaluasi BBM, Karhutla, dan MBG
Masalah BBM, lanjut Haidar, juga wajib masuk dalam evaluasi. Kelangkaan dan antrean menghambat pekerjaan, mengganggu usaha, serta menambah beban pengeluaran masyarakat.
“Pemerintah perlu memeriksa letak kegagalan dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengawasan, dan distribusi. Pejabat yang terbukti lalai serta gagal melakukan koreksi perlu diganti. Rakyat tidak boleh terus membayar kegagalan pasokan energi dengan waktu dan penghasilan yang hilang,” tegasnya.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan ketegasan yang sama. Evaluasi perlu mencakup pencegahan, pengawasan kawasan dan pemegang izin, kecepatan pemadaman, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan kesehatan warga.
“Pengerahan petugas setelah api membesar tidak cukup untuk menutup kelemahan pencegahan. Masyarakat tidak boleh terus menghirup asap sementara pertanggungjawaban berhenti pada alasan cuaca,” ujarnya.
Pelaksanaan MBG juga memerlukan evaluasi tegas. Sebanyak 61,4 persen responden SMRC menyatakan kurang atau tidak puas terhadap pelaksanaannya.
“Temuan tersebut menuntut pemeriksaan atas pengelolaan, keselamatan penerima, pengawasan, dan penanganan keluhan. Kelalaian yang terbukti membahayakan masyarakat perlu membawa konsekuensi jabatan, disertai pembenahan layanan dan pemenuhan tanggung jawab kepada korban,” katanya.
Haidar menekankan perluasan MBG wajib mengikuti kesiapan pengawasan dan kemampuan menjamin keamanan makanan.
“Dapur yang tidak memenuhi persyaratan dihentikan sementara sampai perbaikannya terverifikasi. Mengejar jumlah penerima sambil membiarkan kelemahan keselamatan hanya akan memperbesar risiko bagi masyarakat dan beban politik Presiden,” ungkapnya.
Koperasi Merah Putih dan Korupsi
Terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Haidar menilai perlu pemeriksaan kelayakan usaha yang serius.
“Ketika 71 persen responden kurang atau tidak yakin koperasi di daerahnya akan maju, pemerintah perlu membuktikan kemampuan pengurus, kesehatan pembiayaan, keberadaan pasar, dan manfaat bagi anggota. Target pembentukan tidak cukup menjadi dasar menyatakan keberhasilan apabila kegiatan usahanya belum menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi juga wajib menyasar pejabat yang gagal mencegah korupsi di lingkungan tanggung jawabnya.
“Dugaan suap, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, dan permainan perkara perlu diusut sampai tuntas, termasuk kemungkinan keterlibatan atasan serta kelemahan pengawasannya. Pejabat yang terbukti terlibat atau lalai mengawasi bawahannya perlu dicopot sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Haidar.
Menurutnya, pemberantasan korupsi kehilangan kredibilitas apabila bawahan diproses, tetapi kegagalan pengawasan atasannya dibiarkan tanpa konsekuensi.
“Kedekatan dengan Presiden, kekuatan dukungan politik, maupun citra keberhasilan institusi tidak boleh menjadi tameng dari evaluasi. Penindakan pidana dan pertanggungjawaban kepemimpinan memiliki dasar berbeda, tetapi keduanya sama-sama diperlukan untuk membenahi pemerintahan,” katanya.
Harus Konsisten, Jangan Tebang Pilih
Haidar menekankan reshuffle wajib diterapkan secara konsisten. Menurutnya, kompetensi, integritas, hasil kerja, dan tanggung jawab pengawasan menjadi dasar mempertahankan maupun mengganti pejabat. “Pergantian akan kehilangan kepercayaan apabila hanya menyasar pihak yang lemah secara politik, sementara pejabat berpengaruh tetap dilindungi meskipun kegagalannya terdokumentasi,” ujarnya.
Setiap pejabat pengganti, lanjutnya, perlu diberi sasaran, tenggat, dan kewajiban melaporkan kemajuan secara terbuka.
“Agenda 100 hari pertama dapat difokuskan pada daya beli, keandalan pasokan BBM, pengendalian karhutla, keselamatan MBG, serta pembenahan layanan dan pengawasan antikorupsi. Masyarakat harus dapat memeriksa hasilnya, termasuk target yang gagal dicapai dan tindakan koreksinya,” kata Haidar.
“Prabowo masih memiliki kesempatan menjadikan reshuffle sebagai titik balik. Presiden perlu mencopot pejabat yang terbukti gagal, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan memastikan penggantinya menghasilkan perubahan. Mempertahankan kegagalan bawahan berarti menjadikan kegagalan itu sebagai tanggung jawab politik Presiden sendiri,” tutup Haidar. (Adt)
