JAKARTA, Mediakarya – Rencana Kementerian Perindustrian memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan Range-Extended Electric Vehicle (REEV) mendapat kritikan keras.
Head of Transport and Industry Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), Andry Satrio Nugroho meminta pemerintah memusatkan anggaran insentif hanya pada mobil listrik berbasis baterai (BEV).
Alasannya, BEV adalah teknologi paling efektif menekan konsumsi BBM dan menyelamatkan APBN.
“Kalau tujuannya mengatasi kelangkaan BBM, insentif harus diarahkan ke kendaraan yang tidak memakai BBM sama sekali. Mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU. Mobil listrik tidak. Setiap mobil listrik yang terjual hari ini berarti satu kendaraan yang tidak lagi antre BBM,” ujar Andry dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Andry mengungkap data mengejutkan. Konsumsi BBM bersubsidi dan berkompensasi hingga September 2026 sudah mencapai 13,4 juta kiloliter, naik 9,1% dibanding tahun lalu.
Realisasi subsidi dan kompensasi energi pun sudah jebol Rp376,8 triliun atau 84,3% dari pagu APBN 2026.
“Kalau tujuannya mengatasi kelangkaan BBM, insentif harus diarahkan ke kendaraan yang tidak memakai BBM. BEV memberi penghematan BBM paling besar untuk setiap rupiah insentif. Penghematan langsung meringankan beban APBN,” jelasnya.
Menurut Andry, ruang fiskal APBN 2026 kini sangat terbatas. Insentif harus diberikan pada teknologi yang paling efektif, apalagi listrik sebagian besar dibangkitkan dari sumber dalam negeri sehingga ketahanan energi membaik.
Ironisnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk BEV yang dijanjikan lebih dulu justru belum berjalan. Pemerintah sebelumnya merencanakan PPN DTP 100 persen untuk mobil listrik berbaterai nikel dan 40% untuk baterai lain guna mendukung hilirisasi nikel. Namun hingga pertengahan Oktober 2026, aturan pelaksanaannya belum terbit.
“Jika insentif hybrid terbit lebih dulu sementara insentif BEV masih tertunda, selisih harga keduanya menyempit. Pembeli yang tadinya siap beralih ke mobil listrik bisa kembali memilih kendaraan yang masih bergantung pada BBM. Hasilnya berlawanan dengan tujuan mengatasi kelangkaan BBM,” jelasnya.
INDEF GTI mencatat pemerintah menyebut kelangkaan saat ini terjadi di jalur distribusi, dengan stok nasional hanya 16-18 hari. Pembenahan distribusi memang perlu untuk jangka pendek, tapi percepatan adopsi BEV adalah solusi struktural jangka panjang.
“Semakin sedikit kendaraan yang bergantung pada BBM, semakin kecil dampak gangguan pasokan di masa depan,” kata Andry.
Untuk itu, INDEF GTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah:
1. Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK PPN DTP untuk BEV sesuai skema yang telah diumumkan.
2. Pemerintah menunda insentif fiskal baru untuk hybrid, plug-in hybrid, dan REEV sampai insentif BEV berjalan dan dampaknya terhadap konsumsi BBM dievaluasi.
3. Pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) diprioritaskan di wilayah yang berulang kali mengalami kelangkaan BBM. (Adt)
