JAKARTA, Mediakarya– Aktivis Jakarta sekaligus Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY), menegaskan percepatan pembangunan Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, lingkungan, transportasi, inovasi, hingga sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama agar Jakarta mampu menembus 50 besar kota global pada 2030.
Hal itu disampaikan SGY dalam bincang-bincang Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global bertema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” di Balai Kota DKI Jakarta, yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
SGY menjelaskan, konsep Jakarta sebagai kota global memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dalam beleid tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global, yang kemudian diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.
“Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional, mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat,” ujar SGY di lokasi, Jum’at, 10 Juli 2026.
Saat ini, katanya, posisi Jakarta masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global sehingga membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian, SGY menilai target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 menjadi salah satu indikator penting menuju kota global.
Selain itu, ia berpesan ihwal pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, serta transformasi teknologi juga menjadi aspek yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” kata SGY.
Selain SGY, diskusi santai ini menghadirkan narasumber, Direktur Utama PT PAM Jaya (Perseroda), Arief Nasrudin hubgga Staff Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia memastikan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas, di antaranya melalui perluasan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penguatan program beasiswa.
“Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia,” kata Chico.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Matsani menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong peran aktif kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut mengawal transformasi Jakarta menuju kota global. Aktivis dinilai memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
Matsani mengatakan, Jakarta saat ini berada dalam fase transformasi strategis setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Perubahan tersebut, kata dia, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap menjadi kota yang kompetitif, modern, dan memiliki karakter kuat.
“Jakarta saat ini tengah berada pada fase transformasi yang sangat strategis sebagai kota yang terus berkembang menuju kota global. Jakarta tidak hanya harus unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya,” kata Matsani.
Menurut dia, aktivis dan organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif. Kehadiran kelompok masyarakat sipil juga dinilai penting untuk memperkuat partisipasi publik, menjaga nilai persatuan, serta mengawal kebijakan agar berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan warga.
Matsani menegaskan, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga para aktivis untuk membangun ekosistem kota yang maju.
“Pembangunan Jakarta menuju kota global tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan para aktivis Jakarta,” imbuhnya.
Ketua Panitia, Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Cecep Sulaeman mengatakan para aktivis memiliki pemahaman yang dekat dengan berbagai persoalan masyarakat karena selama ini terlibat langsung dalam dinamika sosial di Jakarta.
Menurut Cecep, forum tersebut menjadi momentum untuk membedah berbagai persoalan Jakarta sekaligus merumuskan gagasan yang dapat mendukung perubahan kota menuju arah yang lebih baik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bakesbangpol DKI Jakarta dan sejumlah pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Cecep berharap diskusi antara aktivis dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Jakarta.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum yang baik untuk kita semua dalam membedah persoalan Jakarta dan memberikan masukan agar Jakarta bisa menjadi kota yang lebih baik,” tuturnya.(dri)
