“Apalagi diduga aktivitas ini dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Yang paling lucu diduga dibekingi oknum aparat penegak hukum adanya dugaan dibekingi oknum aparat penegak hukum,” ujarnya
Rohmat berharap, Pemerintah Daerah segera turun tangan dan mengevaluasi kegiatan tersebut. “Lingkungan bukan warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang, yang pasti ada aturanya,
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait legalitas kegiatan tersebut. Dari penelusuran sementara, status tanah di lokasi itu juga belum jelas. Belum ditemukan dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memastikan siapa pemilik lahan saat ini.
