Tak sampai di situ, Aliansi BBM juga akan beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk membuat rekomendasi kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan soal pencopotan kepala Disnaker.
Parno, sapaan akrabnya, juga mencatat bahwa selama pandemi covid-19 tak ada program kerja kepala Disnaker untuk melindungi kaum buruh atas dampak pandemi.
“Perda 06 juga tak ada perbup-nya. Seharusnya sebagai kepala Disnaker mengusulkan kepada bupati Bekasi. Bupati membuat Perbup atas usulan kadis,” katanya.
