BEKASI, Mediakarya – Pencopotan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup menjadi salah satu tuntutan massa yang tergabung pada Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) hari ini, Rabu (6/10/2021).
Koordinator Aliansi BBM Suparno menilai kepala Disnaker patut diduga kurang bagus secara etika dalam penyampaian terhadap teman-teman buruh.
“Harus selalu ikuti aturan dia, seolah-olah dia penguasa Bekasi. Pada rapat-rapat di pemkab juga tidak pernah berubah,” kata dia kepada wartawan.
Menurut Parno. Seharusnya, sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja menyikapi usulan buruh dengan bijaksana, bukan dengan memberi janji manis.
Sebagai koordinator Aliansi BBM. Salah satu yang disesalinya adalah rapat depekab yang dijanjikan membahas upah di atas upah minimum (UDUM), ternyata pada kenyataannya malah membahas hal lain.
“Soal pencopotan kadisnaker Sekda akan menyampaikan kepada bupati, bahkan bupati yang menyampaikan kepada sekda bahwa kadisnaker hampir terlibat perselisihan dengan Suparno,” katanya.
Tak sampai di situ, Aliansi BBM juga akan beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk membuat rekomendasi kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan soal pencopotan kepala Disnaker.
Parno, sapaan akrabnya, juga mencatat bahwa selama pandemi covid-19 tak ada program kerja kepala Disnaker untuk melindungi kaum buruh atas dampak pandemi.
“Perda 06 juga tak ada perbup-nya. Seharusnya sebagai kepala Disnaker mengusulkan kepada bupati Bekasi. Bupati membuat Perbup atas usulan kadis,” katanya.
Dia meminta Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan segera mencopot kepala Dinas Tenaga Kerja sesegera mungkin. (Sgy)
