Ia juga menyinggung dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melekat dengan Wali Kota Ayep Zaki. Pasalnya, Ayep disebut pernah tercatat sebagai pendiri sekaligus dewan pembina FKDB dan masih tercatat dalam akta notaris.
“Kalau dikaji lebih dalam, kerja sama ini bisa mengarah pada pelanggaran hukum, bahkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai muncul persepsi masyarakat ‘jeruk makan jeruk’, karena program wakaf yang seharusnya dikelola secara profesional malah dijalankan oleh yayasan yang punya keterkaitan erat dengan wali kota,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, AMKS mendesak DPRD agar segera menggunakan hak angket. “Kami ingin ada kejelasan agar polemik ini tidak berlarut-larut. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman ketika berwakaf,” tandas Anggi. (eka)
