“Dirut KAI, Pak Didiek, juga sudah menyampaikan dia setuju bahwa sebelum mereka masuk memimpin konsorsium, itu dilakukan audit investigasi dulu,” tutur Andre.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI dari fraksi Demokrat, Herman Khaeron. Selain menguatkan landasan hukum PMN, hasil audit nantinya dapat menjadi contoh penerapan prinsip Good Corporate Governance.
Menurut Herman, pada intinya DPR tetap mendukung proyek tersebut dilanjutkan. Kendati begitu, audit tidak boleh dikesampingkan bahkan jika itu berarti pembangunan harus mundur.
Dia berharap proyek kereta yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2023 itu, tidak membebani keuangan negara. “Yang penting adalah proyek kereta cepat ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” jelas Herman.
Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp 26 Triliun
Sebelumnya, biaya pengerjaan proyek KCJB ini membengkak Rp 26,6 triliun. Itu terjadi lantaran munculnya kendala pembebasan lahan dalam proses pembangunannya.
