JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi VI DPR meminta proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diaudit investigasi. Permintaan ini muncul setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium mengajukan permohonan penambahan modal lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun.
Dikutip dari kumparan, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan sebelum pemerintah mengabulkan penyertaan modal tersebut, DPR meminta agar dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan. Mengingat pembengkakan dana yang terjadi dalam pengerjaan konstruksi proyek.
“Dalam rapat Komisi VI bahwa PT KAI diminta jadi pemimpin konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Di luar itu, kita juga mendapatkan ada cost overrun, bahkan KAI juga meminta PMN kepada pemerintah dan Komisi VI persetujuannya,” ujar Andre kepada kumparan, Minggu (26/9).
“Kami sebagai anggota Komisi VI meminta KAI untuk melakukan audit investigasi dulu dengan BPK atau BPKP,” sambungnya.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo sudah menyanggupi permintaan tersebut. Menurut Andre, langkah ini penting supaya ada kejelasan mengenai alokasi dana selama proses pengerjaan proyek hingga saat ini.
