JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi VI DPR meminta proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diaudit investigasi. Permintaan ini muncul setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium mengajukan permohonan penambahan modal lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun.
Dikutip dari kumparan, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan sebelum pemerintah mengabulkan penyertaan modal tersebut, DPR meminta agar dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan. Mengingat pembengkakan dana yang terjadi dalam pengerjaan konstruksi proyek.
“Dalam rapat Komisi VI bahwa PT KAI diminta jadi pemimpin konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Di luar itu, kita juga mendapatkan ada cost overrun, bahkan KAI juga meminta PMN kepada pemerintah dan Komisi VI persetujuannya,” ujar Andre kepada kumparan, Minggu (26/9).
“Kami sebagai anggota Komisi VI meminta KAI untuk melakukan audit investigasi dulu dengan BPK atau BPKP,” sambungnya.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo sudah menyanggupi permintaan tersebut. Menurut Andre, langkah ini penting supaya ada kejelasan mengenai alokasi dana selama proses pengerjaan proyek hingga saat ini.
“Dirut KAI, Pak Didiek, juga sudah menyampaikan dia setuju bahwa sebelum mereka masuk memimpin konsorsium, itu dilakukan audit investigasi dulu,” tutur Andre.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI dari fraksi Demokrat, Herman Khaeron. Selain menguatkan landasan hukum PMN, hasil audit nantinya dapat menjadi contoh penerapan prinsip Good Corporate Governance.
Menurut Herman, pada intinya DPR tetap mendukung proyek tersebut dilanjutkan. Kendati begitu, audit tidak boleh dikesampingkan bahkan jika itu berarti pembangunan harus mundur.
Dia berharap proyek kereta yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2023 itu, tidak membebani keuangan negara. “Yang penting adalah proyek kereta cepat ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” jelas Herman.
Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp 26 Triliun
Sebelumnya, biaya pengerjaan proyek KCJB ini membengkak Rp 26,6 triliun. Itu terjadi lantaran munculnya kendala pembebasan lahan dalam proses pembangunannya.
Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya USD 6,07 miliar melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan China. Kini biaya proyek menjadi USD 7,97 miliar. Proyek yang dimulai sejak tahun 2016 ini telah mencapai 77,9 persen hingga pekan kedua Agustus 2021.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya, mengungkapkan penyebab lain pembengkakan proyek KCJB ini adalah penundaan pembebasan lahan.
Selain itu, penyesuaian harga pembangunan konstruksi seperti kenaikan bahan baku juga menjadi penyebab naiknya biaya proyek. Khusus untuk pembebasan lahan naik 35 persen dari proyeksi awal.
“Dengan asumsi 75 persen dari cost overrun disetujui oleh Beijing Yawan dan CBD dapat dicover oleh pinjaman baru CBD, maka porsi cost overrun yang menjadi tanggung jawab sponsor Indonesia adalah sebesar Rp 4,1 triliun yang diusulkan untuk dipenuhi melalui PMN,” kata Salusra.(qq)
