Di sisi pasokan (supply), tambah Mulyanto, Pemerintah perlu meningkatkan aspek pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha batu bara nakal. Sementara di sisi permintaan, kata Mulyanto Pemerintah perlu menekan PLN agar memperbaiki manajemen sistem perencanaan dan pembelian batu bara agar lebih efisien.
Ada beberapa hal yang diusulkan Mulyanto agar pembelian batu bara oleh PLN lebih efisien, di antaranya membuat kontrak jangka panjang, tidak membeli via trader, membangun sistem transportasi dan logistik serta beli dengan harga di tempat bukan di mulut tambang.
Sebagaimana diwartakan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan skema Badan Layanan Umum (BLU) batu bara akan mirip dengan BLU lainnya, salah satunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“BPDKS itu konteksnya pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi,” ujar Febrio dalam Taklimat Media – Tanya BKF yang bertajuk “Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal” di Jakarta, Rabu.
Dalam BPDKS, terdapat konteks reformasi di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mengkolaborasikan kebijakan yang bagus, sehingga Program B30 bisa didorong untuk meningkatkan ekspor biofuel. Maka dari itu, ia menegaskan saat ini pihaknya sedang mendesain mekanisme BLU batu bara agar bisa lebih baik dan menghindari risiko yang tidak perlu.
