JAKARTA, Mediakarya — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10,54 triliun akibat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mendapat perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Demokrat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi warga.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pengelolaan APBD 2026 harus terbebas dari program yang tidak berdampak nyata dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga Jakarta. Jangan hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun dari Rp91,86 triliun pada APBD 2025. Penurunan anggaran tersebut dipicu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang merosot tajam, dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
