JAKARTA, Mediakarya — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10,54 triliun akibat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat mendapat perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Demokrat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi warga.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pengelolaan APBD 2026 harus terbebas dari program yang tidak berdampak nyata dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga Jakarta. Jangan hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun dari Rp91,86 triliun pada APBD 2025. Penurunan anggaran tersebut dipicu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang merosot tajam, dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
Meski anggaran menyusut, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI—pengendalian banjir, pengelolaan sampah, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan—sudah tepat sasaran karena menyentuh persoalan fundamental Jakarta.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemprov harus fokus pada isu-isu yang paling berdampak terhadap kualitas hidup warga, terutama banjir, sampah, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” kata Mujiyono.
Terkait program pengentasan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan berbasis data dan berorientasi hasil. Bantuan sosial, menurut Mujiyono, seharusnya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi agar tidak berhenti pada bantuan konsumtif.
“Penguatan UMKM mikro, akses permodalan produktif, serta peningkatan keterampilan kerja harus menjadi prioritas agar warga memiliki kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal dan pelatihan kerja bersertifikat, khususnya bagi generasi muda dan kelompok usia produktif. Menurutnya, bantuan sosial perlu diimbangi dengan kebijakan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan kepastian penghasilan.
Di sisi lain, Demokrat mengingatkan penyusutan APBD berpotensi memengaruhi realisasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI, seperti peningkatan kesejahteraan RT/RW, perluasan jaringan CCTV, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembangunan balai kerja.
“Penyusutan anggaran juga berpotensi berdampak pada agenda transformasi Jakarta menuju Kota Global. Karena itu, kami berharap dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke depan bisa lebih optimal,” tegas Mujiyono.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan APBD 2026 akan dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dasar yang belum tuntas. Fokus anggaran tetap diarahkan pada lima isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jakarta.
Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran antara lain Rp3,77 triliun untuk pembangunan infrastruktur kota, Rp17,58 triliun untuk penguatan modal manusia, Rp2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri, serta Rp7,82 triliun untuk pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit. (hab)
