JAKARTA, Mediakarya – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, yang juga sudah dikukuhkan sebagai Ketua BMPS Nasional baru-baru ini di Jakarta melakukan pertemuan strategis.
Pertemuan saat itu di Jakarta dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama RI, Prof Dr. Drs. I Nengah Duija M. Si.
“Pertemuan dengan Dirjen Bimas Hindu kala itu juga mendapat pendampingan dari Direktur Pendidikan Bimas Hindu, Dr I Ketut Sudarsana S. AG. M. Pd. H dengan agenda membahas langkah besar transformasi pendidikan Hindu di Indonesia,” kata Ngurah Ambara, Senin (26/1/2026).
Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut selain dari Dirjen Bimas Hindu dan Direktur Pendidikan Bimas Hindu juga dihadir oleh Marsda TNI (Purn) Dr. I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr (Han).
Dimana dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan terkait agenda utama audiensi tentang penyampaian rencana pembentukan Majelis Pendidikan Hindu yang digagas oleh para penyelenggara sekolah swasta atau yayasan berbasis Hindu.
“Karena kami dari BMPS Provinsi Bali berharap dari pembentukan majelis bisa menyatukan visi dan standarisasi kualitas sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Hindu,” harapnya.
Lanjutnya, BMPS Provinsi Bali juga ingin menciptakan wadah sinergi bagi penyelenggara pendidikan Hindu agar memiliki posisi tawar dan kualitas yang merata.
Kebetulan pada saat pertemuan, respons dari Dirjen sangat baik, dan beliau memandang Majelis Pendidikan Hindu akan membawa dampak positif bagi penguatan karakter peserta didik dan bisa menjadi profesionalisme tenaga pendidik.
Selain itu, dalam pertemuan juga membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendirian Sekolah Hindu.
Kami dari BMPS Provinsi Bali menekankan bahwa PMA ini merupakan payung hukum yang krusial bagi pendidikan di Bali dan Nasional.
PMA No. 2 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi yayasan dalam mendirikan serta mengembangkan satuan pendidikan.
“Ini adalah peluang besar bagi Bali untuk melegitimasi lembaga pendidikan keagamaan sehingga mendapatkan perhatian dan fasilitas yang setara dari negara,” imbuhnya.
Ditambahkan, BMPS Provinsi Bali dan kolega berharap pengakuan terhadap lembaga pendidikan Hindu seperti Widya Alaya dapat diperkuat dalam revisi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Targetnya adalah posisi Widya Alaya sejajar dengan Madrasah atau sekolah keagamaan lainnya dalam sistem birokrasi dan anggaran nasional.
“Bahkan harapan kami, Widya Alaya masuk secara eksplisit dalam Sisdiknas yang baru. Dengan begitu, dukungan terhadap pendidik berbasis Hindu akan semakin kuat, baik dari sisi kesejahteraan maupun pengembangan kompetensi, demi mencetak generasi emas yang unggul secara intelektual dan spiritual,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija M. Si., menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan siap mendukung langkah-langkah strategis yang bertujuan memajukan mutu pendidikan Hindu di Indonesia.(Bud)
