“Upaya hukum ini bukan perebutan jabatan atau konflik personal, melainkan ikhtiar untuk meluruskan arah perjuangan dan menyelamatkan Partai Ummat dari disorientasi tujuan yang berpotensi menjauhkan partai dari nilai-nilai dasarnya,” tegas Aznur.
Terkait perkara PTUN Nomor 231, DPP Partai Ummat menjelaskan bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Perubahan AD/ART, yang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara dan berada dalam kewenangan absolut PTUN. Gugatan dan memori banding diajukan atas dasar dugaan cacat prosedur dan kelalaian administratif, termasuk tidak diterapkannya asas kehati-hatian secara memadai dalam penerbitan keputusan tersebut.
Sementara dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1247, DPP Partai Ummat mencatat adanya perbedaan pandangan hukum terhadap pertimbangan putusan sela, khususnya mengenai efektivitas dan legitimasi mekanisme penyelesaian sengketa internal partai yang dijadikan dasar oleh majelis hakim.
Lebih lanjut, DPP Partai Ummat menegaskan prinsip dasar bahwa Partai Ummat adalah milik umat, untuk umat, dan bukan milik elite. Oleh karena itu, partai menolak segala bentuk personalisasi, feodalisasi, serta sentralisasi kekuasaan secara absolut dalam tubuh organisasi.
