Menurut Amir, untuk menduduki jabatan tertentu tidak hanya butuh kepintaran, tapi pengalaman kerja. ASN Pemprov DKI tentunya sudah sudah melewati proses tersebut. Termasuk sudah bekerja dan telah berinteraksi dengan lingkungan kerja hingga ke masyarakat.
“Dampak dari persoalan itu, pejabat ‘orang luar’ bisa melahirkan konflik secara diam–diam dengan pejabat internal. Kondisi ini yang harus dihindari. Indikasi unsur politik, sangat kuat dalam proses penempatan jabatan. Akibatnya, tidak ada tolak ukur yang jelas,” ungkapnya.
Dari kondisi ini Amir menyoroti keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta. Salah satu fungsi instansi tersebut lanjut Amir adalah mempersiapkan SDM unggul. Dengan pengembangan SDM berbasis kompetensi, regenerasi dalam organisasi punya harapan di masa mendatang.
“Keberadaan BPSDM DKI semestinya mampu menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi krisis kepemimpinan di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. BPSDM DKI seakan tidak mampu melahirkan generasi pemimpin secara berkesinambungan.
