JAKARTA,MediaKarya- Di era kepemimpinan pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ada fenomena baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pertama, banyak posisi jabatan strategis (eselon) masih diduduki pejabat dengan status pelaksana tugas (Plt). Kedua, banyak posisi-posisi strategis di eselon 2 yang diisi orang-orang yang berasal dari eksternal alias para ASN yang bukan berasal dari lingkungan Pemprov DKI.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah ikut menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, jabatan yang diisi ASN dari luar Pemprov DKI saat ini antara lain, Badan Pendapat Daerah (Bapenda), Biro Umum dan ASD, Biro Hukum, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Sekda DKI Jakarta.
“Penempatan ASN dari luar Pemprov DKI untuk jabatan strategis seperti merendahkan kualitas ASN di internal. Boleh dikatakan, banyak ASN berkualitas justru dianggap tidak mampu. Padahal, banyak ASN di lingkungan Pemprov DKI merupakan tamatan luar negeri alias bukan ‘kaleng-kaleng’,” ujar Amir saat berbincang dengan wartawan, Kamis (1/8).
