“Mengapa? Sumber masalahnya anggota-anggota Bapak itu. Ketika Bapak bentuk satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya enggak bisa (terima),” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding juga menilai rencana pembentukan satgas oleh Komite TPPU untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu tidak tepat.
“Saya kira tidak tepat, Pak, (kalau bentuk) satgas. Masak persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang dalam rumah itu sendiri?” kata Sarifuddin.
Dia meminta agar dibentuk pansus untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu.
“Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dengan membentuk pansus di DPR,” imbuhnya.
