JAKARTA, Mediakarya – Agar tidak ada lagi penggusuran tempat usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang UMKM.
“Harus ada Perda UMKM yang menjadi legalitas jangan sampai ketika dia dagang di lokasi sementara tiba-tiba terjadi digusur,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh usai memimpin rapat kerja bersama eksekutif di Grand Cempaka Resort dan Convention, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11) malam.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengungkapkan, Perda tentang UMKM dapat membenahi salah satu masalah utama yang dihadapi para pelaku UMKM di Jakarta, yakni ketersediaan modal.
Menurut dia, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena jaminan yang tidak memadai atau riwayat BI checking yang buruk. Akibatnya berujung pada tingginya tingkat kredit macet di bank-bank lokal.
“Permasalahan yang selama ini dengan adanya pelatihan dan lain-lain, satu yang menjadi permasalahan fundamental adalah permodalan,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina dengan tegas mengatakan, Perda tentang UMKM harus segera dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya hingga kini, DKI Jakarta belum memiliki Perda UMKM.
Ia berharap, keberadaan Perda tersebut dapat memberikan kepastian regulasi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan taraf ekonomi.
“Saya minta rekomendasi Komisi B bikin Perda UMKM. Kasihan, Loksem Lokbin masyarakat yang eksisting dua puluh tahun tiba-tiba digusur,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyetujui usulan dari pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta terkait Perda UMKM.
“UMKM di Jakarta yang kami bina adalah rata-rata masyarakat kelas bawah, saya setuju dengan Bu Wa Ode,” kata dia. (dri)
