JAKARTA, Mediakarya – Posisi Partai Amanat Nasional (PAN) di pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak mencerminkan partai yang reformis.
Hal itu ditegaskan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Syakur Ali Mahdi Alhamid, menyoroti sikap PAN terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Posisi Partai Amanat Nasional di pemerintahan Prabowo dinilai tidak mencerminkan partai yang reformis,” tegas Syakur kepada wartawan, Senin (19/10/2026).
Syakur menyoroti PAN yang dinilai memilih bungkam dalam polemik ijazah Gibran tersebut.
“PAN dinilai memilih bungkam, bahkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN lebih memilih tidak berkomentar soal ijazah Gibran,” ungkap Syakur.
Menurut Syakur, sikap diam Zulhas tersebut tidak lepas dari dugaan hutang budi kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Hal itu dinilai karena Zulhas berhutang budi pada Jokowi atas dugaan sejumlah kasus yang menjerat dirinya namun berhasil diselamatkan Jokowi,” beber Syakur.
Ia menegaskan, sikap PAN tersebut berbanding terbalik dengan langkah Presiden Prabowo yang diduga tengah menyingkirkan orang-orang Jokowi di lingkaran kekuasaannya.
“Di satu sisi, Prabowo tengah menyingkirkan orang-orang Jokowi di lingkaran kekuasaannya,” ujarnya.
Untuk itu, Syakur mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas terhadap Zulkifli Hasan.
“Prabowo harus sikap tegas, jangan sampai memelihara ketum partai politik yang memiliki hutang budi terhadap Jokowi, yang justru menjadi beban bagi pemerintahannya,” pungkasnya. (Ugy)
