- Error minor berkurang?
- Modul utama stabil pada uji internal?
- Atau siap menampung 14 juta pengguna, bagaimana dengan infrastruktur?
Faktanya, yang disebut pemerintah malah lebih dekat pada poin (a) dan (b). Untuk membuktikan (c), harus ada metrik: mean time between failure; latensi rata-rata; throughput; backlog bug dan time-to-fix. Tanpa angka, “perbaikan dirasakan” hanyalah pernyataan berbumbu optimisme.
Risiko besar menjelang serah terima 15 Desember 2025
Sebelum tangan DJP menyentuh dokumen handover, ada beberapa hal yang wajib diaudit:
- Source code dan kepemilikan hak cipta, pastikan tidak ada komponen dengan lisensi yang mengikat negara pada vendor.
- Audit keamanan independen oleh Badan Siber dan Sandi Negara karena kita baru keluar dari insiden PDN dan ancaman LockBit. Sistem pajak nasional tak boleh punya lubang.
- Checklist alih pengetahuan oleh dua puluh empat ahli eksternal, supaya tidak hanya jadi dekorasi. Negara harus memastikan transfer pengetahuan lengkap.
- Rencana rollback dan kelangsungan layanan jika Coretax gagal saat musim SPT, siapa bertanggung jawab? Sistem apa yang dipakai? Berapa lama downtime bisa ditoleransi?
Konteks hulu: konsultan asing yang menyusun kerangka proyek
Ada bagian penting yang sering luput disampaikan pemerintah, yakni tentang persiapan awal Coretax yang disusun oleh konsultan asing, terutama PricewaterhouseCoopers dan Accenture. Mereka menangani desain awal arsitektur, analisis proses bisnis, integrasi data dan perbandingan dengan Australia, Korea Selatan, dan Finlandia.
Biaya awalnya Rp 200–300 miliar. Di fase inilah arah proyek ditentukan tentang siapa vendor yang mungkin masuk, arsitektur apa yang digunakan, dan bagaimana sistem pajak Indonesia disesuaikan dengan model global. Ini bagian yang wajib diselidiki oleh auditor negara dan aparat hukum, sebab dari sinilah “bias vendor” biasanya bermula.
Analisis peran integrator: siapa yang sebenarnya membangun Coretax?
Pelaksana inti proyek adalah Konsorsium LG CNS–Qualysoft. Perannya bukan kecil, mereka menyusun modul inti, mengintegrasikan modul lama, menjalankan migrasi data, dan menangani adaptasi fitur vendor ke regulasi lokal. Integrator seperti ini memiliki kekuatan besar karena mereka tahu titik lemah sistem, menentukan bagaimana keamanan diimplementasikan, dan menyesuaikan arsitektur yang didesain oleh konsultan perencana.
Bahan masukan untuk institusi negara
BPK dan DPR idealnya bertanya terkait:
