Kendati demikian, pendapat publik terkait lembaga penegak hukum dapat menjadi pisau bermata dua. Pasalnya, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan dalam penegakan hukum atas suatu kasus yang menyita perhatian publik.
“Saya kira ketika penilaian masyarakat dalam tingkat persepsi diberikan secara umum, mungkin dia akan menjadi masukan. Namun ada beberapa hal spesifik yang bisa jadi, misalnya kita harus berhati-hati trial by the mass,” ujar Philips, dilansir dari republika.
Ia mencontohkan satu kasus yang saat ini menyita perhatian publik, yakni dugaan korupsi penerbitan izin ekspor crude palm oil (CPO). Pendapat publik saat ini tentu meminta agar para pelaku yang terbukti dihukum mati, karena berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Namun di sisi lain, ada pihak lain yang tak mendukung hal tersebut, karena satu alasan dan lain hal. “Itu saya kira akan memengaruhi hakim, memengaruhi pembelaannya, jaksanya, sehingga mungkin di sini kita harus pengawasan publik ini pisau bermata dua. Berbeda dengan sistem jury di Amerika yang dia diisolasi, dia tidak bisa melihat berita, dilihat betul apakah punya latar belakang yang dapat mempengaruhi informasi,” ujar Philips.
